PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 22 Mei 2026 | Pemerintah telah meluncurkan skema ekspor terpusat melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor dan menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy.
CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa DSI akan berfungsi sebagai makelar ekspor komoditas nasional ke pasar asing. Perusahaan ini telah dibentuk pada 18 Mei 2026 dengan modal dasar sebesar Rp 99.750.000 untuk seri A dan Rp 250.000 untuk seri B.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa implementasi skema ekspor terpusat melalui DSI akan dimulai pada 1 Juni 2026 dan akan berlangsung secara bertahap hingga September 2026. Pada tahap pertama, perusahaan eksportir diwajibkan mengalihkan transaksi perdagangan ekspornya kepada BUMN yang ditunjuk pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang mewajibkan penjualan komoditas strategis melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat memperoleh penerimaan yang lebih besar dari ekspor komoditas strategis.
Langkah ini diambil untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor dan menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa. Dengan skema ekspor terpusat, pemerintah dapat memantau dan mengawasi transaksi ekspor dengan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.
PT Danantara Sumberdaya Indonesia telah menunjuk Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama. Luke Thomas dipilih karena pengalaman panjangnya di sektor pertambangan dan perdagangan global. Dengan pengalaman ini, diharapkan DSI dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien.
Dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi implementasi skema ekspor terpusat melalui DSI. Dengan demikian, diharapkan skema ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari ekspor komoditas strategis.
Kesimpulan, skema ekspor terpusat melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor dan menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat memperoleh penerimaan yang lebih besar dari ekspor komoditas strategis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.