PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 17 April 2026 | Jakarta, 16 April 2026 – Isu perombakan atau reshuffle kabinet kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa pejabat pemerintah mengisyaratkan kemungkinan perubahan susunan menteri. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. “Hak prerogatif Presiden, silakan tanya ke Istana,” tegas Puan dalam keterangan yang disampaikan di kompleks parlemen pada Kamis (16/4).
Pernyataan Puan muncul bersamaan dengan pertanyaan-pertanyaan dari wartawan yang menanyakan apakah ia telah mendengar kabar tentang rencana reshuffle. Meskipun tidak memberikan jawaban pasti mengenai apakah reshuffle akan dilaksanakan atau tidak, Puan menekankan pentingnya menghormati wewenang eksekutif. Ia meminta pihak yang ingin mengetahui detail lebih lanjut untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada Istana, menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak memiliki peran dalam memutuskan susunan kabinet.
Berbagai fraksi di DPR memberikan respons yang beragam atas wacana tersebut. Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa ia belum menerima informasi resmi mengenai rencana perombakan kabinet. “Saya enggak tahu, itu kan wewenang Presiden. Nanti tergantung Presiden merenung, ‘perlu enggak ya reshuffle ya?’, gitu,” ujar Sarmuji. Meski demikian, ia menegaskan dukungan penuh Golkar terhadap keputusan Presiden dan menambahkan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, tidak akan diganti meskipun terjadi reshuffle. Sarmuji memuji kinerja Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menjaga ketahanan energi nasional serta stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah krisis energi global.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, juga menekankan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. “Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan matang untuk menilai kinerja menterinya,” kata Herman. Ia menaruh kepercayaan bahwa Presiden akan mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan negara, baik itu melanjutkan susunan kabinet saat ini atau melakukan penyesuaian.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya memberi sinyal bahwa proses reshuffle masih dalam tahap menunggu keputusan akhir. “[Reshuffle] tunggu saja,” ujar Teddy ketika diwawancarai di kompleks Istana Kepresidenan pada 7 April 2026. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan penjelasan resmi bila ada perkembangan lebih lanjut.
Pertemuan terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama sejumlah orang terdekatnya, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, juga dibahas dalam unggahan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco, di akun Instagram pribadi. Dalam rapat tersebut, dibicarakan situasi politik, keamanan, dan ekonomi nasional, serta agenda legislasi yang sedang dibahas di DPR. Meskipun tidak ada keputusan konkret yang diumumkan, pertemuan ini menambah spekulasi publik mengenai potensi reshuffle.
Isu reshuffle juga menyentuh nama lima menteri yang dikabarkan menjadi target perubahan, meskipun belum ada konfirmasi resmi. Spekulasi tersebut melibatkan peran Bahlil Lahadalia yang dianggap potensial untuk dipromosikan menjadi Menteri Koordinator, namun Sekjen Golkar, M. Sarmuji, menolak menegaskan hal tersebut karena belum ada informasi internal yang diterima.
Secara keseluruhan, dinamika politik saat ini mencerminkan ketegangan antara harapan publik terhadap pembaruan kepemimpinan kabinet dan prinsip konstitusional yang menegaskan kewenangan Presiden dalam hal tersebut. Selama proses ini, fraksi-fraksi DPR menekankan pentingnya stabilitas pemerintahan dan menunggu arahan resmi dari Istana, sementara partai-partai politik berusaha menyeimbangkan antara dukungan kepada Presiden dan menjaga kredibilitas internal mereka.
Dengan latar belakang situasi ekonomi global yang tidak menentu, terutama terkait energi, kebijakan reshuffle dapat menjadi faktor penentu dalam menjaga momentum pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, semua mata kini tertuju pada Istana, menanti keputusan final yang akan menentukan arah kebijakan kabinet ke depan.
Kesimpulannya, pernyataan Puan Maharani menegaskan kembali prinsip konstitusional bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Fraksi-partai di DPR menunjukkan sikap kooperatif, menunggu arahan resmi tanpa mengintervensi proses eksekutif. Sementara spekulasi mengenai nama-nama menteri yang berpotensi diganti terus menggerakkan diskusi publik, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, yang diharapkan memberikan kepastian bagi stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.