Operasional 8 SPPG di Solo Dihentikan, Wakil Wali Kota: Tindakan Tegas BGN Menunjukkan Fungsi Pengawasan

PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 07 Juni 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi besar-besaran di seluruh lini, mulai dari tingkat kepemimpinan hingga aspek teknik dari pusat hingga ke daerah. Di Kota Solo, sebanyak delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup sementara karena tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani menilai bahwa tindakan tegas BGN tersebut menunjukkan berjalannya fungsi pengawasan dan penerapan standardisasi yang ketat dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berpendapat bahwa daerah sebagai pelaksana sudah semestinya melakukan pengawasan agar semua SPPG dapat menyesuaikan standardisasi.

Baca juga:

Sementara itu, Bapanas juga melakukan upaya stabilisasi harga telur ayam ras di Jawa Timur melalui kesepakatan penyerapan langsung oleh SPPG untuk program MBG. Kesepakatan tersebut menjadi komitmen bersama antara BGN dengan koperasi/asosiasi peternak, yang ditandatangani kedua belah pihak dan turut diketahui perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bapanas, Kementerian Pertanian, serta Satgas Pangan.

Dalam kesepakatan tersebut, penggunaan menu telur dalam program MBG ditetapkan minimal 3 kali dalam seminggu. Asosiasi/koperasi peternak rakyat di Jawa Timur bersedia memasok telur dan mengantar langsung ke dapur mitra SPPG sesuai standar kualitas yang telah disepakati.

Baca juga:

Di Gresik, sebanyak delapan SPPG juga dikenai sanksi penghentian operasional sementara oleh BGN. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, terutama terkait pemenuhan standar fasilitas dan pengelolaan lingkungan. Namun, empat dari delapan SPPG tersebut sudah kembali diizinkan beroperasi setelah menyelesaikan perbaikan yang dipersyaratkan.

Selain itu, 19 unit SPPG di Kabupaten Situbondo juga berhenti beroperasi karena berbagai persoalan, mulai dari keterlambatan pencairan dana hingga ketidaksesuaian standar fasilitas dan pengelolaan dapur umum. Sebagian besar SPPG berhenti beroperasi karena terkendala pencairan dana virtual account (VA).

Baca juga:

Kesimpulan dari semua ini adalah bahwa BGN dan pemerintah daerah harus terus melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, program MBG dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan gizi dan kesehatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *