PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 29 Juni 2026 | Pemerintah saat ini sedang menggenjot proses pendataan non-ASN (Aparatur Sipil Negara) dan implementasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Proses pendataan non-ASN bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan terkini mengenai jumlah, kualifikasi, dan distribusi tenaga kerja non-ASN.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memberikan informasi tentang cara mengecek status pendataan non-ASN. Cara pertama yang bisa dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan Unit Pengelola Kepegawaian tempat para tenaga honorer bekerja. Selain itu, juga bisa berkoordinasi dengan Biro SDM di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM).
Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya telah mengajak warga untuk memanfaatkan pelaksanaan pendaftaran Perlinsos Digital sebagai bagian dari program percontohan nasional. Program ini bertujuan mempercepat proses validasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran melalui sistem data terintegrasi.
Penunjukan Surabaya sebagai salah satu dari 42 daerah percontohan Perlinsos Digital 2026 menandai langkah penting dalam transformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta teknologi pengenalan wajah untuk memverifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat.
Dengan sistem tersebut, proses verifikasi yang sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan kini dapat dipangkas menjadi sekitar 15 hingga 45 menit. Hasil verifikasi kemudian langsung menunjukkan tingkat kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan sosial.
Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan 13.094 agen Perlinsos yang berasal dari ASN, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga elemen pendamping lainnya. Agen tersebut akan membantu proses pendaftaran dan validasi data warga di seluruh wilayah kota.
Implementasi Perlinsos Digital di Surabaya dijadwalkan berlangsung pada 20 Juni hingga 7 Juli 2026. Pemerintah berharap seluruh proses pendaftaran dan verifikasi dapat selesai sesuai target waktu sehingga seluruh warga memiliki kesempatan yang sama untuk diverifikasi dalam sistem Perlinsos Digital.
Kesimpulan, pemerintah saat ini sedang berupaya untuk mempercepat proses pendataan non-ASN dan implementasi Perlinsos Digital. Dengan demikian, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan efektif.