PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 03 Juli 2026 | Perlindungan sosial menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya digitalisasi perlindungan sosial telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal integrasi data dan pengembangan sistem yang lebih komprehensif.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Perlinsos) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Banyumas, Wahyudi Joko Siswoyo, mengatakan bahwa penerimaan murid Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran aplikasi, melainkan menggunakan metode penjangkauan langsung kepada calon peserta didik. Hasilnya, peminat jenjang SMP dan SMA justru membludak hingga lebih dari 400 anak.
Menurut Joko, tingginya jumlah pendaftar jenjang SMP dan SMA membuat proses seleksi harus dilakukan melalui pemeringkatan hingga peringkat ke-90 sesuai kuota yang tersedia. Penentuan peserta didik dilakukan berdasarkan sejumlah indikator sosial dan ekonomi, seperti desil kesejahteraan, kondisi ekonomi orang tua, jumlah tanggungan keluarga, serta besaran pengeluaran rumah tangga.
Dalam upaya meningkatkan digitalisasi perlindungan sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mendorong pemerintah daerah mempercepat transformasi digital melalui penguatan tata kelola, integrasi data, dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini dinilai penting agar digitalisasi pemerintahan tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi, tetapi mampu menghadirkan layanan publik yang efektif, aman, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, digitalisasi bansos nasional perlu dilakukan secara bertahap melalui uji coba di sejumlah daerah sebelum diterapkan secara nasional. Pakar Komunikasi Digital Firman Kurniawan mengatakan implementasi digitalisasi bansos sebaiknya diawali dengan pilot project di tiga klaster daerah yang memiliki tingkat kesiapan infrastruktur dan literasi digital yang berbeda.
Dalam konteks perlindungan sosial, digitalisasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan, serta memastikan bahwa bantuan sosial dapat disembarkan secara tepat sasaran. Namun, perlu diingat bahwa digitalisasi perlindungan sosial tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana mengintegrasikan data dan mengembangkan sistem yang lebih komprehensif untuk mendukung kebijakan perlindungan sosial yang lebih efektif.
Kesimpulan, digitalisasi perlindungan sosial merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi dan mengintegrasikan data, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan perlindungan sosial, serta memastikan bahwa bantuan sosial dapat disembarkan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih serius dalam mengembangkan sistem digitalisasi perlindungan sosial yang lebih komprehensif dan efektif.