PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 05 Juli 2026 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) saat ini tengah menjadi sorotan karena posisi politiknya yang dianggap tidak jelas. Berbagai kalangan menuntut PDI-P untuk memperjelas sikapnya, terutama dalam kaitannya dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDI-P memperjelas posisi politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Jazilul, apabila memilih berada di luar pemerintahan, PDI-P sebaiknya bersikap sebagai oposisi secara tegas dan tidak menunjukkan sikap yang masih abu-abu.
Senada dengan Jazilul, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai rakyat butuh kejelasan terkait posisi PDI-P. Herzaky menyatakan bahwa dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu.
Sikap PDI-P sendiri telah ditanggapi oleh Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani. Puan menepis anggapan bahwa posisi politik partainya tidak menentu atau abu-abu terhadap pemerintahan Prabowo. Menurut Puan, PDI-P tidak masuk dalam pemerintahan dan akan terus melakukan fungsi kontrol sebagai penyeimbang.
Dalam kesempatan lain, Partai Demokrat juga menggelar bakti sosial dengan menyalurkan santunan kepada ratusan anak yatim piatu dan penyandang disabilitas. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa perhatian kepada anak yatim piatu dan penyandang disabilitas merupakan bagian dari nilai kemanusiaan dan semangat pengabdian yang terus dijaga Partai Demokrat.
Kontribusi Partai Demokrat dalam kegiatan sosial ini menunjukkan komitmen partai untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui aksi nyata yang membawa manfaat langsung. Sementara itu, PDI-P tetap konsisten dalam posisinya sebagai penyeimbang dan akan terus menjalankan fungsi kontrolnya.
Di sisi lain, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Barat mengajukan usulan revitalisasi Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) serta pembangunan stadion baru kepada pemerintah pusat. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta.
Langkah ini dipimpin oleh Ketua Umum KONI Kalbar Daud Yordan bersama jajaran pengurus sebagai upaya mendorong peningkatan infrastruktur olahraga di Kalimantan Barat. Sekretaris Umum KONI Kalbar Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga menyatakan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas olahraga di daerah.
Dalam perkembangan terkini, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun menegaskan posisi politik partainya yang mantap berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Komarudin menepis keras tudingan miring dari sejumlah partai koalisi pendukung pemerintah yang menyebut PDIP sedang main dua kaki demi mengincar kursi menteri.
Dengan demikian, PDI-P tetap konsisten dalam posisinya sebagai penyeimbang dan akan terus menjalankan fungsi kontrolnya, sementara Partai Demokrat terus menunjukkan komitmennya dalam kegiatan sosial dan pembangunan infrastruktur olahraga.