PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 17 Juli 2026 | Harga solar Rp 15.000 per liter bagi kapal perikanan berkapasitas 30-200 gross ton (GT) akan memberikan dampak signifikan terhadap biaya operasional melaut. Penurunan harga solar akan membantu menekan biaya operasional kapal sehingga dapat mendorong kapal-kapal perikanan kembali beroperasi.
Menurut Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan, rata-rata biaya BBM untuk sektor penangkapan ikan adalah 65 sampai 70 persen. Kenaikan harga BBM non-subsidi sebelumnya membuat biaya operasional kapal perikanan membengkak, sehingga sebagian kapal memilih tidak melaut karena biaya bahan bakar tidak sebanding dengan hasil tangkapan yang belum tentu diperoleh.
Sementara itu, krisis BBM di Sumatra disebabkan oleh pemangkasan kuota subsidi, lebar jurang harga, hingga penyalahgunaan distribusi BBM ke sektor tambang ilegal. Gangguan distribusi BBM di Sumatra diperburuk oleh masalah internal manajemen vendor serta ketidaksiapan sistem logistik pemerintah dan pihak Pertamina.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat adanya tren masyarakat yang beralih dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi karena kenaikan harga BBM nonsubsidi. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan bahwa tren tersebut terjadi baik di lini bensin maupun bahan bakar diesel.
Harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex turun hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Sementara itu, harga Pertamax dan Pertamax Green 95 tetap tidak berubah. Begitu pula dengan BBM subsidi Pertalite dan Biosolar yang masih dijual dengan harga yang sama.
Kelangkaan BBM bersubsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU, khususnya di Medan, Sumatera Utara, membuka celah baru dalam tata kelola distribusi energi nasional. Meski pemerintah memastikan stok BBM dalam kondisi aman, fakta di lapangan justru menunjukkan masyarakat kesulitan memperoleh Pertalite dan Biosolar selama beberapa hari terakhir.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui persoalan tersebut dan menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketersediaan BBM di seluruh wilayah Indonesia. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan bahwa pihaknya telah meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero) turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi penyebab gangguan pasokan.
Untuk mempercepat penyelesaian masalah, Kementerian ESDM juga telah menurunkan tim khusus ke lapangan guna memantau kondisi distribusi sekaligus mengurai antrean yang terus terjadi.
Kesimpulan dari masalah ini adalah bahwa harga BBM Pertamina yang turun dapat membantu masyarakat, terutama nelayan, dalam menghadapi biaya operasional yang tinggi. Namun, krisis BBM di Sumatra dan kelangkaan BBM bersubsidi di beberapa daerah menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam distribusi BBM yang perlu diselesaikan oleh pemerintah dan pihak terkait.