PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 20 Juli 2026 | PDI Perjuangan kembali menyoroti beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat, terutama mengenai pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mempertanyakan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola SPPG, dengan alasan bahwa fungsi utama kampus adalah sebagai pusat pendidikan, riset, dan pengembangan teknologi, bukan menjalankan proyek pemerintah.
Menurut Hasto, perguruan tinggi seharusnya fokus pada pendidikan, riset, dan pengembangan teknologi, bukan menjalankan proyek pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan telah melarang seluruh kadernya terlibat dalam pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan program negara, bukan program partai.
Sementara itu, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, menerima kunjungan Duta Besar Maroko, Redouane Houssaini, dan membahas penguatan kerja sama di bidang pendidikan, ekonomi, budaya, dan berbagai isu global. Megawati juga menerima undangan untuk berkunjung ke Maroko dan menyerahkan foto bersejarah kunjungan Presiden Soekarno ke Maroko pada 1960.
Di lain pihak, Presiden Joko Widodo berencana melakukan safari politik ke Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang memantik komentar dari berbagai pihak. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang juga mengkritik keras Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang dinilai salah urus dan miskin terobosan dalam mengoptimalkan aset daerah, terutama Pasar Sumedang yang mangkrak dan terbengkelai selama enam tahun terakhir.
Kondisi Pasar Sumedang memicu sorotan tajam karena dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar, yakni mencapai Rp23 miliar. Ratusan pedagang menjadi korban karena tidak kunjung mendapatkan fasilitas selayaknya, yang mengakibatkan kondisi pasar semakin hari kian sepi dari kedatangan pembeli.
Tidak hanya merugikan hajat hidup pedagang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang juga harus menanggung potensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah besar, yakni mencapai Rp4,5 miliar. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang menilai bahwa Disperindag telah melakukan salah urus terhadap aset daerah tersebut.
Kesimpulan, PDI Perjuangan terus menyoroti kebijakan pemerintah dan menagih janji politik, terutama dalam pengelolaan SPPG dan optimalisasi aset daerah. Partai ini juga terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain, terutama Maroko, untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, ekonomi, dan budaya.