PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 23 Juli 2026 | Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir. Baru-baru ini, Dian Sandi Utama, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menjadi sorotan karena dianggap memiliki peran penting dalam kasus ini. Ia merupakan orang yang pertama kali mengunggah salinan ijazah Jokowi di media sosial.
Menurut pakar hukum, Didit Wijayanto, penerapan Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kasus ini perlu dikaji kembali. Ia menilai bahwa Dian Sandi Utama seharusnya dikenakan pasal tersebut karena ia merupakan pengunggah pertama salinan ijazah Jokowi.
Sementara itu, Jokowi sendiri baru-baru ini menerima kunjungan dari teman-teman seangkatannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), termasuk Mulyono. Pertemuan ini dilakukan menjelang sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.
Mulyono sendiri sempat menjadi perhatian publik karena namanya yang sama dengan nama kecil Jokowi. Ia juga pernah dituding sebagai calo tiket di Terminal Tirtonadi, Solo. Namun, Mulyono membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa ia merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM pada 1987.
Dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE soal ijazah Jokowi, kuasa hukum Dokter Tifa, Abdullah Alkatiri, menilai bahwa jaksa telah mencampuradukkan unsur dugaan fitnah dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Ia juga menegaskan bahwa perkara yang didakwakan terhadap klienya menggunakan ketentuan UU ITE, sehingga fokus utamanya bukan pada unsur fitnah, melainkan pada siapa pemilik dokumen yang menjadi objek perkara.
Dian Sandi Utama juga mengungkapkan bahwa kubu Roy Suryo dan Dokter Tifa membidiknya karena mereka sudah melihat ijazah asli atau hasil scan analog. Menurutnya, semua detail yang selama ini dipersoalkan, seperti emboss, watermark, hingga lintasan merah stempel, memang ada di dokumen tersebut.
Kasus ijazah Jokowi ini terus berkembang dan menarik perhatian publik. Dengan banyaknya informasi yang beredar, masyarakat harus tetap waspada dan tidak terpengaruh oleh berita-berita yang tidak terkait dengan kasus ini.
Kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa penerapan hukum dan penyelidikan yang transparan sangat penting dalam menyelesaikan perkara ini. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh keadilan dan kebenaran tentang kasus ijazah Jokowi.