PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 31 Juli 2026 | Pemerintah telah menetapkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kenaikan ini merupakan kabar baik bagi ribuan personel pertahanan yang telah lama menantikan penyesuaian kesejahteraan.
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2026 dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2026 sebagai dasar hukum penyesuaian tunjangan kinerja bagi prajurit TNI serta pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan.
Kenaikan tukin ini ditetapkan berdasarkan kelas jabatan di lingkungan TNI, dengan rentang tunjangan kinerja sebesar Rp2,5 juta hingga Rp48,6 juta per bulan. Besaran tukin tersebut menyesuaikan dengan struktur jabatan setiap pegawai atau prajurit.
Sebelumnya, tunjangan kinerja bagi pegawai Kemhan dan prajurit TNI dibayarkan sebesar 70 persen dari nilai tunjangan kinerja nasional sesuai kelas jabatan. Namun, melalui Perpres terbaru, persentase tersebut disesuaikan menjadi 90 persen, sehingga nominal tunjangan yang diterima personel mengalami kenaikan.
Kenaikan tukin ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, profesionalisme, serta kualitas pelayanan di sektor pertahanan. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan bentuk penghargaan pemerintah atas dedikasi prajurit TNI dan pegawai Kemhan dalam menjaga pertahanan negara.
Dirjen Perencanaan Pertahanan (Renhan) Kemenhan RI Mayjen I Gusti Ngurah Wisnu Wardana berharap kenaikan tukin tersebut dapat terealisasi mulai September 2026. Rencana kenaikan tukin itu sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa kenaikan tukin bagi Kemhan merupakan hal wajar, karena indeks tukin di lingkungan Kemhan dan TNI sudah lama tidak mengalami penyesuaian.
Prasetyo juga menegaskan bahwa pemerintah juga memberi perhatian kepada guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kenaikan tukin TNI memicu sorotan soal pemerataan kesejahteraan aparatur negara. Namun, pemerintah menyebut kebijakan tersebut merupakan penyesuaian yang berlaku di kementerian dan lembaga, sementara guru serta tenaga kesehatan di daerah 3T juga menjadi perhatian.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan pegawai Kemhan. Kenaikan tukin ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Kesimpulan, kenaikan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai Kemhan merupakan kabar baik bagi mereka yang telah lama menantikan penyesuaian kesejahteraan. Kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, profesionalisme, serta kualitas pelayanan di sektor pertahanan.