PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 11 Agustus 2026 | Pemerintah saat ini mengakui dwikewarganegaraan terbatas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006. Secara rinci, status tersebut hanya berlaku bagi anak hasil perkawinan sah maupun tidak antara WNI dan warga negara asing. Namun anak tersebut harus memilih untuk memilih menjadi WNI atau tidak saat berumur 18 tahun dengan masa tenggang atau grace period selama 2 tahun hingga berumur 21 tahun.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengakui pemerintah belum membahas dampak dari perluasan wacana dwikewarganegaraan terbatas. Namun Djamari membenarkan pemerintah berkeinginan untuk memperluas dwikewarganegaraan terbatas.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan dapat menimbulkan implikasi dalam aturan tata negara, khususnya dalam proses Pemilihan Umum. Sebab, perluasan dwikewarganegaraan terbatas dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi kecurangan dalam Pesta Demokrasi.
Karena itu, Bivitri menekankan pemerintah harus memerhatikan level teknis saat memperluas prinsip dwikewarganegaraan terbatas. Karena itu, Bivitri menyarankan agar pihak yang memiliki dwikewarganegaraan nantinya tidak boleh mengikuti Pemilu, misalnya menjadi pemilih dalam Pemilihan Presiden.
Menurut Bivitri, perluasan dwikewarganegaraan terbatas harus hanya berlaku bagi keturunan langsung, bukan hingga level cucu atau cicit. Bivitri menyarankan perluasan dwikewarganegaraan terbatas harus dengan proses naturalisasi sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberi dukungan penuh atas upaya restorasi ekosistem di Tanah Air. Hal itu, kata dia, sebagai modal penting pemerintah mempercepat pemulihan kawasan hutan yang terdegradasi.
Adapun pernyataan ini diungkapnya dalam peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2026 di Taman Wisata Alam (TWA) Angke, Jakarta. Raja Juli mengungkap komitmen kuat Presiden Prabowo dalam memulihkan lingkungan bahkan sudah ditegaskan secara terbuka pada tingkat internasional.
Yaitu, saat berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu. Dalam forum dunia tersebut, lanjutnya, Presiden menyatakan komitmen Indonesia untuk memulihkan degraded land atau lahan kritis nasional yang luasnya mencapai 12 juta hektare, di mana 6,7 juta hektare berada di kawasan hutan dan 1,27 juta hektare di antaranya merupakan areal konservasi.
Selain komitmen restorasi lahan kritis, bentuk dukungan konkret Presiden Prabowo juga ditunjukkan melalui pemenuhan dan penambahan jumlah personel Polisi Hutan (Polhut) untuk memperkuat pengawasan di kawasan konservasi. Penambangan anggota Polhut tersebut ditargetkan dapat mencapai 21 ribu personel atau setidaknya membuka penambahan 3.000 personel baru dalam waktu dekat.
Raja Juli mengakui bahwa restorasi ekosistem ini tidak mudah, apalagi negara memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan semua yang ditargetkan dalam skala besar secara mandiri, tetapi hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti atau bersikap pesimistis.
Sebagai policymaker dan regulator, negara memiliki keterbatasan. Banyak ruang lain yang masih bisa kita exercise, salah satunya membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak mana pun yang berniat baik, tutur dia.
Kemudian, Kementerian Perhubungan membuka ruang bagi investor dalam dan luar negeri untuk mengembangkan rute KA Trans Kalimantan dan Trans Sumatra. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, bakal membuka ruang bagi calon investor untuk mengembangkan rute kereta api (KA) Trans Kalimantan dan Trans Sumatra.
Dudy mengatakan, dua proyek ini akan ditawarkan secara terbuka kepada investor, termasuk dalam penentuan trase atau rute yang akan dilintasi. Pihak investor dan pemerintah akan duduk bersama untuk menentukan rute terbaik.
Nanti masing-masing akan dihitung karena ini kita tawarkan kepada pihak investor. Tentu mereka akan memperhitungkan trase-trase mana saja yang secara ekonomis menguntungkan bagi perusahaan mereka, ujar Dudy di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Namun, tentu juga kita sesuaikan dengan trase yang akan kita bahas bersama pihak Bappenas, yang sekiranya dapat mendukung perekonomian wilayah di Kalimantan, imbuhnya.
Dudy menambahkan, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ikut serta menentukan arah pengembangan rute sebelum disepakati bersama calon investor.
Ini akan kita bahas nanti dengan Bappenas. Nanti kita duduk bersama dengan para investor untuk melihat trase mana saja yang bisa kita kembangkan, baik di Sumatra maupun di Kalimantan, urainya.
Mengenai apakah KA Trans Kalimantan akan mencakup akses langsung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Dudy belum dapat memastikan. Nanti kita lihat, sebutnya singkat.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan tengah menjajaki peluang masuknya investor dari China hingga Rusia untuk membangun jalur kereta Trans Kalimantan. Langkah ini dilakukan guna memperluas konektivitas jaringan perkeretaapian nasional.
Dudy berharap ada investasi masuk baik dari dalam maupun luar negeri. Rusia disebut sempat dijajaki pada masa pemerintah sebelumnya, sementara China menjadi salah satu negara tambahan yang kini dilirik.
Terakhir, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dirawat di rumah sakit. Anwar Ibrahim ternyata tengah menjalani operasi laparoskopi efektif untuk penyakit hernia abdomen. Kabar ini disampaikan langsung lewat keterangan dalam akun media sosial Instagramnya @anwaribrahim_my.
Ketua Tim Medis untuk YAB Perdana Menteri, Dato dr Asri Ranga Bin Abdullah Ramaiah mengungkap Anwar Ibrahim tengah dirawat setelah berhasil jalani prosedur operasi laparoskopi. YAB Perdana Menteri, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, telah berhasil menjalani prosedur operasi laparoskopi elektif untuk menangani hernia abdomen (hernia para-umbilikal).
Prosedur tersebut berjalan lancar di bawah penanganan tim dokter spesialis, kata Dato Asri Ranga. Dato Asri Ranga mengatakan Anwar Ibrahim kini sedang menjalani fisioterapi. Anwar Ibrahim dalam pemantauan tim medis untuk memastikan proses pemulihan.
Saat ini, beliau sedang menjalani fisioterapi dan tetap berada dalam pemantauan tim medis untuk memastikan proses pemulihan berjalan lancar, ucapnya.
Kesimpulan, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam perluasan dwikewarganegaraan terbatas. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan komitmen kuat dalam memulihkan lingkungan dan mengembangkan rute KA Trans Kalimantan dan Trans Sumatra. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan pembangunan di Indonesia.