PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 14 Agustus 2026 | Baru-baru ini, Iran kembali menjadi sorotan internasional karena penggunaan hukuman mati terhadap para demonstran. Menurut laporan, setidaknya 56 orang telah dieksekusi mati atas dakwaan terkait keamanan nasional sejak 19 Maret lalu. Hal ini memicu reaksi keras dari masyarakat internasional, dengan lebih dari 30 negara, termasuk Prancis, Inggris, dan Kanada, mengutuk penggunaan hukuman mati oleh Iran.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengecam Prancis dan sejumlah negara lain yang dinilai kerap mengkritik persoalan hak asasi manusia (HAM) serta hukum internasional, tetapi di sisi lain disebut mendukung tindakan Israel dan Amerika Serikat yang dianggap sebagai kejahatan perang. Araghchi menyebut bahwa negara-negara tersebut tidak pantas memberi ceramah tentang HAM dan hukum internasional karena kemunafikan mereka.
Sementara itu, di Suriah, mantan pejabat keamanan Atef Najib telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Damaskus atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Najib terbukti bersalah atas penyiksaan massal dan kejahatan lainnya di Deraa. Putusan ini menandai titik balik penting dalam sejarah penegakan hukum di Suriah pasca-runtuhnya rezim otoriter.
Di Indonesia, kasus penyalahgunaan fasilitas kredit perbankan juga mencuat. Seorang mantan calon anggota legislatif (caleg) asal Pagar Alam, Sumatera Selatan, Nisdiarti, divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang karena melakukan penggelapan pinjaman kredit bank yang digunakan untuk membiayai kegiatan politiknya. Ia terbukti melakukan penggelapan kredit sebesar Rp 730 juta dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan.
Kesimpulan dari semua kasus ini adalah bahwa hukuman mati dan keadilan masih menjadi isu yang sangat sensitif dan kompleks di berbagai negara. Reaksi internasional terhadap penggunaan hukuman mati oleh Iran menunjukkan bahwa masyarakat global sangat peduli dengan hak asasi manusia dan keadilan. Sementara itu, kasus-kasus penyalahgunaan fasilitas kredit perbankan di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum dan keadilan masih sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya.