PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 07 Mei 2026 | Jakarta, 6 Mei 2026 – Harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi mengalami lonjakan signifikan pada awal Mei 2026, terutama untuk produk solar diesel di sejumlah SPBU swasta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan penjelasan resmi terkait fenomena ini dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta.
Menurut data resmi yang dirilis oleh perusahaan pengelola SPBU, harga diesel Primus Plus di SPBU Vivo pada 1 Mei 2026 naik menjadi Rp30.890 per liter, naik tajam dari Rp14.610 per liter pada 1 Maret 2026. Kenaikan sebesar Rp16.280 per liter ini menandai peningkatan paling tinggi dalam dua bulan terakhir. Pada saat yang sama, SPBU BP melaporkan bahwa produk BP Ultimate Diesel juga mencapai Rp30.890 per liter, naik dari Rp25.560 per liter pada awal bulan Maret.
Perubahan harga ini tidak berpengaruh pada jenis BBM lain di kedua jaringan SPBU tersebut. Harga premium (Revvo 92) tetap di Rp12.390 per liter, sementara premium (Revvo 95) bertahan pada Rp12.930 per liter. Kondisi serupa terjadi pada BBM BP lainnya, dengan BP 92 tetap di Rp12.390 per liter dan BP Ultimate di Rp12.930 per liter.
Bahlil menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM non subsidi merupakan konsekuensi penyesuaian pasar yang wajar. “Untuk BBM yang sifatnya industri atau hanya untuk orang-orang yang mampu, penyesuaian didasarkan pada harga pasar dan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM tahun 2022,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kebijakan subsidi tetap berlaku tanpa perubahan, sehingga harga bensin, solar subsidi, maupun elpiji tidak akan naik.
Penyesuaian harga pasar tersebut dipicu oleh beberapa faktor utama. Pertama, harga minyak mentah dunia mengalami fluktuasi yang cukup tinggi pada kuartal pertama 2026, dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta kebijakan produksi OPEC+. Kedua, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah sekitar 4 persen sejak akhir 2025, meningkatkan biaya impor minyak mentah. Ketiga, kebijakan pajak dan biaya distribusi yang dibebankan kepada operator SPBU turut menambah beban biaya operasional.
Berikut ini rangkuman perbandingan harga BBM non subsidi sebelum dan sesudah penyesuaian:
| Produk | Harga 1 Maret 2026 (Rp/L) | Harga 1 Mei 2026 (Rp/L) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|
| Solar Diesel (Vivo) | 14.610 | 30.890 | +16.280 |
| BP Ultimate Diesel | 25.560 | 30.890 | +5.330 |
| Revvo 92 (Vivo/BP) | 12.390 | 12.390 | 0 |
| Revvo 95 (Vivo/BP) | 12.930 | 12.930 | 0 |
Menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai dampak kenaikan harga diesel pada sektor transportasi dan logistik, Bahlil menekankan bahwa pemerintah terus memantau situasi pasar dan siap mengambil langkah kebijakan jika diperlukan. “Kami tidak menutup kemungkinan melakukan intervensi pasar atau penyesuaian kebijakan fiskal untuk melindungi konsumen akhir,” ujarnya.
Pengamat ekonomi menilai bahwa lonjakan harga BBM non subsidi dapat menambah beban operasional bagi perusahaan logistik, terutama yang mengandalkan armada truk diesel. Mereka memperkirakan bahwa biaya transportasi dapat meningkat antara 5 hingga 8 persen dalam jangka pendek, yang pada gilirannya dapat memengaruhi harga barang konsumsi di pasar domestik.
Di sisi lain, industri pertambangan dan manufaktur yang bergantung pada bahan bakar diesel juga harus menyesuaikan anggaran operasional mereka. Beberapa perusahaan telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, termasuk penggunaan teknologi hybrid atau kendaraan berbahan bakar alternatif.
Sejumlah pihak mengusulkan agar pemerintah memperluas skema subsidi atau memberikan insentif fiskal bagi sektor-sektor yang paling terdampak. Namun, Bahlil menegaskan bahwa kebijakan subsidi tetap terfokus pada BBM bersubsidi, dan penyesuaian harga non subsidi harus mengikuti mekanisme pasar yang transparan.
Secara keseluruhan, kenaikan harga BBM non subsidi mencerminkan dinamika pasar energi global yang kompleks. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi sekaligus memastikan pasokan energi yang cukup bagi industri dan konsumen berpenghasilan tinggi.
Dengan kondisi tersebut, konsumen diharapkan dapat menyesuaikan penggunaan BBM dengan lebih efisien, sementara pelaku industri diminta untuk mengoptimalkan strategi operasional demi mengurangi dampak kenaikan biaya bahan bakar.