PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 12 Mei 2026 | Aksi 215 bakal digelar di Kalimantan Timur pada 21 Mei 2026, sebagai tindak lanjut dari demonstrasi sebelumnya yang dikenal dengan aksi 214. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim memastikan bakal menggelar aksi lanjutan tersebut untuk meminta DPRD Kalimantan Timur segera mempercepat proses penggunaan hak angket terkait polemik penggunaan anggaran daerah.
Koordinator lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, mengatakan aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari demonstrasi sebelumnya yang dikenal dengan aksi 214. Menurut dia, massa aksi meminta DPRD Kalimantan Timur segera mempercepat proses penggunaan hak angket terkait polemik penggunaan anggaran daerah.
Erly menyebut pihaknya akan terus mengawal agenda politik di DPRD Kaltim, khususnya terkait usulan hak angket terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia menyebut aksi lanjutan tersebut merupakan hasil konsolidasi internal aliansi yang dilakukan beberapa waktu terakhir.
Dalam aksi nanti, massa disebut akan membawa tuntutan berkaitan dengan aspek hukum dan penegakan hukum terhadap dugaan persoalan anggaran di Kalimantan Timur. Aksi tersebut akan digelar di dua titik berbeda di Kota Samarinda, yakni Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Massa aksi meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat dalam polemik anggaran yang kini menjadi sorotan publik di Kalimantan Timur. Selain aksi demonstrasi, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim juga berencana membuka sejumlah posko pengaduan dan konsolidasi massa di beberapa titik strategis di Samarinda.
Kronologi kontroversi kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud telah berlangsung lama dan telah menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Aksi 215 diharapkan dapat membawa perubahan dan penyelesaian terkait polemik anggaran di Kalimantan Timur.
Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Kalimantan Timur telah menggelar beberapa aksi demonstrasi untuk menuntut keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Aksi-aksi tersebut telah mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum.
Di akhir aksi, diharapkan terdapat solusi yang baik dan bijak untuk menyelesaikan polemik anggaran di Kalimantan Timur. Masyarakat berharap bahwa aksi 215 dapat membawa perubahan yang signifikan dan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.