PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 13 April 2026 | Jakarta, 13 April 2026 – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa keberadaan ikan sapu‑sapu (Pangasius pangasius) telah menimbulkan ancaman serius terhadap ekosistem perairan ibu kota. Pada hari Minggu (12/4/2026), ia menginstruksikan tim lintas sektoral untuk melancarkan operasi pembasmian ikan sapu‑sapu secara menyeluruh di seluruh wilayah Jakarta, mulai dari Jakarta Pusat hingga Jakarta Timur.
Menurut kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok, masalah ikan sapu‑sapu bukan fenomena baru. Pada tahun-tahun sebelumnya, sampel air dan ikan di Kali Ciliwung menunjukkan pencemaran melebihi ambang batas bakteri patogenik, termasuk Salmonella dan E. coli, serta residu logam berat yang dapat membahayakan kesehatan manusia. “Jika tidak ditindaklanjuti, ikan sapu‑sapu akan terus menjadi predator utama bagi wader dan ikan lokal, mengganggu rantai makanan alami,” ujarnya.
Langkah konkret pertama telah dilaksanakan pada Jumat, 10 April 2026, ketika tim gabungan Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Dinas KPKP, serta relawan masyarakat melaksanakan kerja bakti di Kali Cideng, tepat di depan Plaza Indonesia, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng. Selama aksi, petugas berhasil menangkap lebih dari 40 ekor ikan sapu‑sapu yang kemudian dimatikan dengan cara dipatahkan tubuhnya dan dikubur. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin, melaporkan bahwa sebagian ikan masuk ke dalam turap, merusak struktur turap serta meninggalkan telurnya di dalamnya.
“Ikan sapu‑sapu berukuran besar dan masuk ke turap, sehingga mengancam integritas infrastruktur serta menimbulkan potensi bahaya bagi warga yang mengakses daerah tersebut,” jelas Arifin. “Kami menghimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi ikan ini karena dapat menimbulkan keracunan akibat kontaminan yang terdeteksi dalam jaringan tubuhnya.”
Setelah aksi di Kali Cideng, Pramono menegaskan bahwa operasi serupa akan diperluas ke semua kanal dan sungai kecil yang diketahui memiliki populasi ikan sapu‑sapu tinggi, termasuk Kali Ciliwung, Kali Sunter, dan aliran‑aliran sekunder di wilayah Jakarta Selatan dan Barat. “Kami tidak akan berhenti sampai semua wilayah yang terdampak bersih dari predator asing ini,” ujar Pramono di Jakarta Timur, menambahkan bahwa penangkapan massal harus diikuti dengan edukasi kepada warga tentang bahaya konsumsi ikan sapu‑sapu.
Strategi operasi mencakup tiga fase utama: (1) survei lokasi dengan penggunaan jala dan sonar untuk mengidentifikasi kepadatan populasi; (2) penangkapan massal dengan melibatkan aparat keamanan, satpolpp, dan relawan lingkungan; serta (3) pemantauan pasca‑operasi untuk memastikan tidak terjadi reinfestasi. Tim KPKP juga akan melakukan uji laboratorium berkala pada sampel air untuk memantau perbaikan kualitas lingkungan.
- Fase 1 – Survei: Penggunaan drone dan sensor kualitas air di 15 titik prioritas.
- Fase 2 – Penangkapan: Penempatan jaring anti‑sapu‑sapu di sepanjang kanal utama selama 48 jam.
- Fase 3 – Pemulihan: Penanaman kembali vegetasi air untuk mendukung habitat ikan lokal.
Operasi ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi III DPR yang menegaskan tidak ada intervensi hukum dalam proses penangkapan, melainkan fokus pada upaya konservasi. Selain itu, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyatakan akan memantau penggunaan dana operasional agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Keberhasilan awal di Kali Cideng menunjukkan penurunan signifikan populasi ikan sapu‑sapu, meski belum sepenuhnya menghilangkan spesies tersebut. Pramono menekankan pentingnya kesinambungan upaya, termasuk pelibatan masyarakat dalam program kebersihan kanal serta penegakan regulasi limbah industri yang menjadi akar permasalahan pencemaran.
Dengan langkah tegas ini, pemerintah DKI Jakarta berharap dapat memulihkan keseimbangan ekosistem sungai, melindungi keanekaragaman hayati, serta memastikan keamanan pangan bagi warga kota. Operasi berlanjut selama beberapa minggu ke depan, dengan target akhir menurunkan tingkat kontaminasi air hingga di bawah standar bakteri patogenik yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.