PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 13 April 2026 | Jakarta, 12 April 2026 – Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, kembali menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan pernyataan yang menilai Presiden Prabowo Subianto terlalu semangat mengejar Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam agenda kunjungan luar negeri. Dalam sebuah video yang diunggah ke media sosial resmi FPCI, Dino menyoroti tiga “reality check” yang harus dilakukan pemerintah Indonesia: memusatkan kembali fokus pada Asia Tenggara, menyesuaikan hubungan dengan Amerika Serikat, dan meningkatkan kualitas praktik diplomasi yang lebih substansial.
Dino menegaskan bahwa Indonesia perlu mengakui keterbatasan pengaruhnya di panggung global dan berperan sebagai “mesin ASEAN” bukan sekadar “macan” yang berusaha menonjolkan diri. Ia memperingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam pencitraan semata, melainkan menekankan diplomasi yang menyeimbangkan bobot dan optik. “Diplomasi bebas aktif harus mencerminkan kelihaian, kehati-hatian, dan kematangan,” ujar Dino, menambahkan bahwa eksposur berlebih terhadap Presiden Trump dapat mengalihkan perhatian dari prioritas regional.
Menurut Dino, tiga poin utama yang harus dipertimbangkan meliputi: (1) kembali menitikberatkan upaya diplomatik pada kawasan Asia Tenggara; (2) meninjau kembali pendekatan hubungan dengan Amerika Serikat, khususnya dalam konteks kebijakan luar negeri yang berubah cepat; serta (3) memperbaiki praktik diplomasi Indonesia agar lebih profesional dan terukur, menghindari sekadar mengejar visibilitas internasional.
Sementara itu, pandangan Dino tidak luput dari kritik. Beberapa pengamat internasional berpendapat bahwa penilaian Dino tentang kunjungan Presiden Prabowo ke negara‑negara besar seperti China, Amerika Serikat, dan Eropa mengabaikan realitas politik yang lebih kompleks. Menurut analisis yang beredar di media, Prabowo sengaja mengatur agenda luar negeri untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia di tengah persaingan geopolitik antara dua kekuatan besar.
Pengamat dari University of Chicago, John Mearsheimer, menekankan bahwa negara menengah seperti Indonesia harus bernegosiasi langsung dengan kekuatan besar untuk menghindari menjadi korban dalam persaingan global. Kunjungan ke Beijing dan Washington, menurut mereka, merupakan langkah preventif yang bertujuan mengamankan investasi, teknologi, serta keamanan regional. “Kebijakan luar negeri Indonesia tidak dapat hanya berpusat pada ASEAN jika konteks global menuntut interaksi dengan para pemain utama,” ujar seorang pakar hubungan internasional yang tidak disebutkan nama.
Kontroversi ini juga menyoroti perdebatan tentang peran ASEAN dalam era multipolaritas. Beberapa analis berpendapat bahwa ASEAN sedang mengalami krisis relevansi, dengan isu‑isu seperti Myanmar dan Laut China Selatan yang terus menimbulkan kebuntuan. Dalam konteks ini, kunjungan Prabowo ke negara‑negara besar dianggap sebagai upaya memperkuat posisi tawar Indonesia di dalam ASEAN, bukan mengabaikannya.
Di sisi lain, Dino menegaskan pentingnya Indonesia tetap berpegang pada prinsip “Bebas Aktif” dengan menyeimbangkan antara keterlibatan regional dan global. Ia mengingatkan bahwa Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk mempengaruhi konflik besar di Timur Tengah secara signifikan, sehingga harus fokus pada area di mana ia memiliki pengaruh nyata.
Dalam menanggapi kritik terhadap Dino, sejumlah komentar menyebutkan bahwa pendekatan Dino terlalu bersifat normatif dan kurang memperhitungkan dinamika ekonomi politik. Kunjungan Prabowo ke Eropa, misalnya, dianggap sebagai upaya menggalang investasi industri hilirisasi yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% nasional. “Diplomasi Pangan” dan “economic statecraft” menjadi strategi utama yang tidak dapat diabaikan hanya karena fokus pada simbolik ASEAN.
Secara keseluruhan, perdebatan antara Dino Patti Djalal dan pendukung kebijakan luar negeri Prabowo mencerminkan ketegangan antara dua paradigma diplomasi: satu yang menekankan konsistensi regional dan satu lagi yang menyoroti kebutuhan interaksi dengan kekuatan global. Kedua sisi sepakat bahwa Indonesia harus mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kapasitas diplomatik, dan tetap realistis dalam menilai peranannya di arena internasional.
Kesimpulannya, pernyataan Dino Patti Djalal menambah dimensi penting dalam diskusi kebijakan luar negeri Indonesia. Sementara kritiknya menyoroti potensi risiko overexposure terhadap Amerika Serikat, pandangan kontra yang menekankan strategi great power diplomacy menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri harus bersifat fleksibel dan adaptif. Pemerintah Indonesia kini dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kedua perspektif tersebut, memastikan bahwa Indonesia tetap relevan, kredibel, dan efektif dalam peranannya baik di ASEAN maupun di panggung global.