PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 13 April 2026 | JAKARTA – Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, pada Sabtu (11/4) menegaskan pentingnya memisahkan kritik berbasis akademik dengan retorika politik yang sering kali dikemas dalam selubung ilmiah. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas komentar Ubedillah Badrun yang menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai “beban bangsa”.
Haris menilai bahwa ujaran Badrun merupakan contoh jelas opini politik yang dibungkus dengan jubah akademisi, padahal tidak didukung oleh data atau kerangka analisis yang memadai. “Jangan bungkus opini politis dengan jubah akademisi. Publik bisa membedakan mana kritik berbasis kajian, mana yang sekadar retorika,” tegasnya dalam keterangan resmi yang dirilis pada hari yang sama.
Menurut Haris, kritik yang sah memang diperlukan untuk memperkuat demokrasi, namun harus berlandaskan pada fakta, metodologi yang transparan, dan argumentasi yang logis. Ia menambahkan bahwa generalisasi berlebihan seperti menyebut pemerintahan Prabowo‑Gibran sebagai “beban bangsa” dapat menyesatkan opini publik dan mengaburkan pemahaman akan realitas kebijakan.
- Opini politik harus dipisahkan dari analisis akademik yang valid.
- Kritik harus didukung data, referensi, dan kerangka konseptual yang jelas.
- Retorika provokatif yang tidak berlandaskan konstitusi dapat mengancam stabilitas nasional.
- Wacana pemakzulan harus memiliki dasar hukum yang kuat, bukan sekadar konsumsi publik.
Haris juga mengingatkan bahwa penyebaran opini yang tidak berlandaskan bukti dapat memicu provokasi dan mengganggu stabilitas nasional. Ia menekankan bahwa setiap wacana politik harus menghormati proses konstitusional dan tidak dijadikan alat untuk memancing keresahan masyarakat.
Dalam konteks politik Indonesia saat ini, komentar semacam itu menambah dinamika yang sensitif mengingat pemerintahan baru sedang berupaya mengimplementasikan program-program pembangunan. Pemerintahan Prabowo dan Gibran telah menekankan agenda reformasi birokrasi, peningkatan investasi, serta program kesejahteraan sosial yang belum sepenuhnya terukur secara publik.
Pengamat politik menilai bahwa pernyataan Haris mencerminkan keprihatinan terhadap tren “academism” di mana akademisi atau tokoh publik menggunakan jargon ilmiah untuk memperkuat posisi politik tanpa menyertakan dasar ilmiah yang sebenarnya. Fenomena ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi akademik dan memicu polarisasi.
Sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya menyambut seruan Haris dengan catatan bahwa dialog kritis tetap penting, asalkan dilakukan secara konstruktif dan berbasis fakta. Mereka menekankan pentingnya literasi media bagi masyarakat untuk mampu membedakan antara analisis ilmiah yang sah dan opini yang bersifat partisan.
Haris menutup pernyataannya dengan harapan bahwa semua pihak, baik akademisi, politisi, maupun aktivis, dapat berkontribusi pada perdebatan publik yang sehat, berlandaskan data dan menghormati prosedur konstitusional. “Kritik sah saja, tetapi substansi kritik harus utuh, bukan sekadar retorika belaka,” pungkasnya.