PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 13 April 2026 | Jakarta, 9 April 2026 – Muhammad Kerry Adrianto Riza, putra pengusaha minyak Riza Chalid, bersama dua rekan komisarisnya, Gading Ramadhan Joedo (Komisaris PT OTM) dan Dimas Werhaspati (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus PT JMN), mengajukan laporan resmi kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY) terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim. Laporan tersebut menyoroti empat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa kasus korupsi terkait pengadaan minyak mentah dan produk kilang.
Hakim yang dilaporkan meliputi Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji serta tiga hakim anggota: Khusnul Khatimah, Adek Nurhadi, dan Sigit Herman Binaji. Hakim anggota Mulyono tidak termasuk dalam laporan karena tidak terlibat dalam putusan yang dipertanyakan. Penasihat hukum Kerry, Didi Supriyanto, menyatakan bahwa laporan ini didasari dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, terutama dalam hal prinsip “equality of arms” yang dijamin oleh ICCPR, Undang‑Undang Hak Asasi Manusia, dan UUD 1945.
Menurut Didi, majelis hakim tidak memberikan alokasi waktu yang adil kepada terdakwa. Kerry, Gading, dan Dimas masing‑masing hanya diberikan satu kali sidang pada 3 Februari 2026 untuk menyampaikan pembelaan. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendapat hak penuh untuk memanggil saksi, ahli, dan mengajukan bukti selama lima bulan persidangan. Penasihat hukum menegaskan, “Penasihat Hukum hanya diberikan waktu masing‑masing 30 menit untuk membacakan pledoi, jelas melanggar prinsip fairness.”
Selain alokasi waktu, tim pembela menuding bahwa majelis hakim mengabaikan sejumlah saksi kunci. Di antaranya ayah Kerry, Mohamad Riza Chalid, dan Irawan Prakoso, yang tidak dipanggil untuk memberikan keterangan. Didi juga menyoroti bahwa putusan hakim diduga sekadar menyalin (copy‑paste) dakwaan dan tuntutan JPU tanpa analisis mendalam. Bukti tertulis seperti Laporan Reviu BPKP, pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan proses pengadaan telah sesuai prosedur, tidak mendapat pertimbangan yang memadai.
Kasus ini menambah daftar kontroversi seputar proses peradilan korupsi di Indonesia. Sejumlah pengamat hukum menganggap bahwa ketidakseimbangan antara hak pembelaan dan hak penuntutan dapat menciptakan persepsi adanya “unfair trial”. Fenomena serupa pernah diangkat oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dalam sebuah kajian, yang menilai bahwa proses persidangan Kerry Riza menunjukkan indikasi ketidakadilan, meski detail lengkap kajian tersebut belum dapat diakses publik karena kendala keamanan situs.
Di sisi lain, jaksa terus menindaklanjuti aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi. Penyerahan aset kepada penyidik masih berlangsung, sementara proses peradilan masih berjalan. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menegakkan supremasi hukum, namun menanggapi laporan Bawas MA dan KY, mereka menunggu hasil evaluasi independen sebelum mengambil keputusan administratif terhadap hakim yang bersangkutan.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini mengangkat pertanyaan tentang independensi peradilan dan perlindungan hak terdakwa di era modern. Jika tuduhan pelanggaran kode etik terbukti, dapat berdampak pada penegakan disiplin hakim, serta menjadi preseden penting bagi reformasi prosedur persidangan di pengadilan khusus korupsi.
Sejauh ini, Bawas MA dan KY belum mengumumkan keputusan resmi. Kedua lembaga diharapkan menyelesaikan penyelidikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat sensitivitas kasus yang melibatkan tokoh bisnis terkemuka dan potensi dampak politik yang signifikan.
Kasus Muhammad Kerry Adrianto Riza menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia, sekaligus menjadi sorotan publik terhadap mekanisme pengawasan hakim.