PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 13 April 2026 | Sejumlah peristiwa belakangan ini menegaskan bahwa nilai keteladanan di lingkungan perguruan tinggi Indonesia semakin tergerus. Dari lantunan kritis seorang akademisi terkemuka hingga bisik-bisik mahasiswa yang merasa terzalimi, dinamika ini menguak konflik antara ambisi kekuasaan dan harapan spiritual yang seharusnya menjadi landasan moral kampus.
Saiful Mujani, seorang pollster, konsultan politik, sekaligus guru besar ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah, kembali menjadi sorotan publik setelah penampilannya dalam sebuah acara halalbihalal. Dalam pidatonya, Saiful menyoroti demokrasi Indonesia yang ia sebut “pincang”, menuding kekuasaan yang tak lagi mendengar kritik dan bahkan menabrak konstitusi. Pernyataan tersebut menimbulkan kegemparan, karena Saiful tidak hanya dikenal sebagai pakar jajak pendapat, tetapi juga sebagai figur yang pernah meraih penghargaan internasional bergengsi, Franklin L. Burdetts/Pi Sigma Alpha Award dari American Political Science Association.
Pengalaman Saiful di era Orde Baru, ketika kebebasan berpendapat dibungkam, menambah berat pundaknya dalam menilai dinamika politik saat ini. Ia tumbuh di bawah pengaruh tokoh intelektual seperti Nurcholish Madjid (Cak Nur), yang pada masa 1990-an menjadi pusat gravitasi pemikiran Islam, demokrasi, dan kebangsaan di kampus tersebut. Cak Nur dikenal dengan pendekatan lembut namun tegas, menyeimbangkan antara keimanan dan kepribadian politik yang progresif, contoh yang kini terasa semakin jauh dijangkau.
Namun, apa yang terjadi pada kampus ketika para pengelola institusi mulai menumbuhkan “syahwat” akan kekuasaan? Beberapa gejala nyata dapat diidentifikasi:
- Penunjukan pejabat kampus yang lebih didasarkan pada afiliasi politik daripada kompetensi akademik.
- Pengabaian suara mahasiswa kritis dalam rapat dewan akademik, yang berujung pada kebijakan yang menutup ruang dialog.
- Penggunaan dana kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, mengikis kepercayaan publik.
- Penguatan jaringan patronase yang menghambat transparansi dan akuntabilitas.
Gejala‑gejala tersebut tidak hanya menggerogoti integritas institusi, tetapi juga menimbulkan rasa frustrasi di kalangan mahasiswa. Banyak di antara mereka yang mengaku bahwa doa-doa mereka terasa tak didengar, sementara keputusan-keputusan penting diambil di balik pintu tertutup, menguntungkan segelintir orang yang memiliki akses ke kekuasaan.
Dalam konteks ini, peran tokoh seperti Saiful Mujani menjadi penting. Sebagai seorang akademisi dengan rekam jejak internasional, ia mampu menyoroti kegagalan sistemik dan menyerukan reformasi yang menegakkan kembali prinsip demokrasi kampus. Namun, kritiknya juga menimbulkan pertanyaan: apakah kritik yang bersifat akademik mampu mengubah perilaku para penguasa kampus yang telah lama terbiasa dengan praktik otoriter?
Berbagai upaya telah muncul, mulai dari gerakan mahasiswa yang menuntut transparansi anggaran, hingga forum-forum dialog yang melibatkan alumni, dosen, dan pihak luar. Meski demikian, perubahan masih terasa lambat. Faktor utama yang menghambat adalah keberadaan jaringan kekuasaan yang berakar kuat, menghubungkan antara pejabat kampus, partai politik, dan kelompok bisnis.
Jika kampus tidak mampu memulihkan nilai keteladanan, konsekuensinya akan meluas ke seluruh tatanan sosial. Mahasiswa yang kehilangan kepercayaan pada institusi pendidikan tinggi berisiko mengembangkan sikap sinis terhadap demokrasi secara umum, memperparah polarisasi politik, dan menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Oleh karena itu, diperlukan langkah konkrit: penegakan aturan rekrutmen berbasis meritokrasi, penguatan mekanisme pengawasan internal, serta pemulihan ruang dialog yang bebas dari tekanan politik. Hanya dengan mengembalikan keseimbangan antara aspirasi spiritual mahasiswa dan tata kelola yang berintegritas, kampus dapat kembali menjadi tempat meneladani nilai-nilai luhur, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.
Dengan menelusuri jejak sejarah intelektualisme di UIN Syarif Hidayatullah, khususnya warisan Cak Nur yang menekankan “Islam Yes, Partai Islam No”, serta menilai kritik tajam Saiful Mujani terhadap demokrasi yang pincang, dapat disimpulkan bahwa masa depan kampus berada di persimpangan. Pilihan antara melanjutkan jalur kekuasaan yang menindas atau memulihkan semangat doa dan keadilan akan menentukan arah generasi penerus bangsa.