PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 14 April 2026 | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini menggelar rapat dengar pendapat terkait pengembangan motor listrik yang diproduksi oleh perusahaan Motor Biker Global (MBG). Dalam pertemuan itu, pimpinan Badan Garansi Nasional (BGN), Dadan, menjadi sorotan karena sikapnya yang dianggap “lucu” oleh sejumlah anggota komisi. Meskipun kantor distributor motor listrik MBG belum selesai dibangun, para legislator menegaskan bahwa proyek produksi kendaraan listrik tetap berjalan sesuai rencana.
Ketua Komisi I DPR, Bambang Soesatyo, membuka sesi dengan menanyakan progres infrastruktur distribusi MBG. Ia menyoroti bahwa kantor cabang distributor yang dijadwalkan selesai pada akhir tahun lalu masih kosong. “Kami mengerti tantangan pembangunan, tetapi proyek utama tidak boleh terhenti,” ujar Bambang. Dadan menjawab bahwa proses konstruksi mengalami penundaan karena masalah perizinan lahan, namun produksi motor listrik tetap beroperasi di pabrik utama di Cikarang.
Anggota DPR lain, Rina Harun, menambahkan bahwa transparansi penggunaan anggaran harus dijaga, terutama mengingat besarnya dana yang dialokasikan untuk subsidi kendaraan listrik. Ia menuntut agar BGN memperketat pengawasan mutu dan keamanan produk, serta memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan oleh keterlambatan fasilitas penjualan.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyoroti pengadaan motor listrik MBG dalam rangkaian audit rutin. Dalam sebuah pernyataan resmi, KPK menegaskan bahwa proses pengadaan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Selama tidak ada indikasi penyimpangan prosedur, kami tidak menemukan temuan yang memerlukan tindakan lebih lanjut,” ujar juru bicara KPK, Arifin Siregar. Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa meskipun ada kritik publik, proyek MBG tidak berada dalam sorotan investigasi kriminal.
Pengamat industri otomotif, Dr. Hadi Wicaksono, menjelaskan bahwa motor listrik MBG memiliki potensi signifikan dalam mendukung target pemerintah untuk mengurangi emisi karbon. “Produk ini dirancang dengan baterai berkapasitas 12 kWh, mampu menempuh jarak hingga 150 km dalam satu pengisian,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan distribusi akan sangat dipengaruhi pada kesiapan jaringan penjualan dan layanan purna jual.
Namun, beberapa pihak mengkritik strategi BGN yang dinilai terlalu optimis. Sebuah kelompok konsumen menulis surat terbuka kepada DPR meminta penjelasan rinci mengenai jadwal pembangunan kantor distributor dan kebijakan garansi yang dijanjikan. Kelompok tersebut menekankan pentingnya perlindungan konsumen, khususnya dalam hal layanan perbaikan dan suku cadang.
Sejumlah analis keuangan menilai bahwa proyek MBG dapat meningkatkan nilai saham perusahaan otomotif domestik, sekaligus memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Mereka mencatat bahwa dukungan kebijakan pemerintah, termasuk insentif pajak dan pembiayaan lunak, menjadi faktor kunci dalam menggerakkan permintaan pasar.
Di tengah dinamika ini, BGN berjanji akan mempercepat penyelesaian kantor distributor dengan mengajukan permohonan percepatan perizinan kepada pemerintah daerah setempat. Dadan menegaskan, “Kami tidak akan membiarkan isu infrastruktur menghambat produksi. Komitmen kami tetap pada kualitas dan keberlanjutan motor listrik MBG.”
Secara keseluruhan, meskipun terdapat kritik dan candaan dari anggota DPR terhadap sikap BGN, proyek motor listrik MBG terus bergerak maju. Dukungan lembaga pengawas seperti KPK yang menyatakan kepatuhan regulasi memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyelesaikan tantangan operasional tanpa tekanan hukum. Keberhasilan penyelesaian kantor distributor dan peningkatan layanan purna jual menjadi faktor penentu dalam menjaga kepercayaan publik dan memperkuat posisi MBG di pasar kendaraan listrik nasional.