PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 22 Mei 2026 | Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengancam akan mencabut visa delegasi Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jika Duta Besar Palestina Riyad Mansour tidak membatalkan pencalonannya sebagai wakil presiden Majelis Umum PBB.
Ancaman tersebut terungkap dalam sebuah memo internal Departemen Luar Negeri AS yang bocor ke publik. Dokumen bertanggal 19 Mei 2026 ini menginstruksikan para diplomat AS di Yerusalem untuk segera menekan pejabat Palestina.
AS mengancam akan meninjau ulang keputusan September 2025 yang mencabut sanksi visa bagi pejabat Palestina di New York. Posisi wakil presiden majelis memungkinkan Mansour memimpin sesi perdebatan tingkat tinggi terkait isu Timur Tengah.
Mansour sendiri dikenal sebagai tokoh yang sangat kritis terhadap pemerintah Israel. AS khawatir pencalonan Mansour dapat mengganggu rencana perdamaian Gaza yang diusung oleh Presiden AS Donald Trump.
Pemilihan presiden Majelis Umum PBB dan 16 posisi wakil presiden akan digelar pada 2 Juni mendatang. Palestina maju sebagai salah satu dari empat delegasi dalam kelompok kawasan Asia-Pasifik.
Saat ini Palestina berstatus sebagai negara pengamat di lembaga internasional tersebut. Status ini membuat mereka tidak memiliki hak suara di majelis yang beranggotakan 193 negara itu.
Riyad Mansour sebenarnya pernah mencalonkan diri sebagai presiden Majelis Umum PBB pada Februari lalu. Ia akhirnya mundur dari pencalonan tersebut setelah menerima tekanan dari Washington.
Ancaman pembatasan visa bukan hal baru, sebab tahun lalu AS menolak visa Mahmoud Abbas dan delegasinya, serta mengancam menahan pendapatan pajak penting bagi ekonomi Otoritas Palestina.
Menanggapi beredarnya laporan ini, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menolak memberikan konfirmasi maupun komentar lebih jauh dengan alasan “kerahasiaan catatan visa.”
Kendati memilih bungkam terkait ancaman tersebut, pejabat itu berkilah dengan menyatakan, “Kami menanggapi dengan serius kewajiban kami berdasarkan Perjanjian Markas Besar PBB.”
Manuver penekanan melalui pencabutan visa oleh Washington sejatinya bukanlah hal yang baru. Pada tahun lalu, pemerintahan Trump juga mengambil langkah drastis serupa dengan mencabut visa sejumlah pejabat Palestina.
Kebijakan keras tersebut secara efektif melarang para pejabat terkait untuk dapat menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September di New York.
Langkah agresif kala itu diambil oleh Washington sebagai bentuk respons dan protes atas manuver beberapa negara Barat, yang diyakini tengah bersiap untuk secara resmi mengumumkan pengakuan mereka terhadap kedaulatan kemerdekaan negara Palestina di forum sidang bergengsi dunia tersebut.
Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade. PBB telah berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut, namun upaya-upaya tersebut belum berhasil.
Konflik ini telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di wilayah tersebut. Bantuan kemanusiaan dari berbagai negara dan organisasi internasional telah diberikan untuk membantu meringankan penderitaan rakyat Palestina.
Perlu diingat bahwa konflik ini tidak hanya mempengaruhi rakyat Palestina, tetapi juga memiliki dampak pada keamanan dan stabilitas di wilayah Timur Tengah dan dunia.
Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih serius dan efektif dari komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik ini dan mencapai perdamaian yang langgeng di wilayah tersebut.