PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 27 Mei 2026 | Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi syarat penting dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2026. Banyak orang tua yang berbondong-bondong mendatangi gerai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi untuk mengaktifkan IKD mereka.
IKD sendiri merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya ke sekolah. Aktivasi IKD sangat penting untuk mempercepat proses verifikasi data kependudukan seperti kartu keluarga (KK) dan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai langkah mencegah pemalsuan dokumen, serta mempermudah akses ke berbagai layanan pendaftaran sekolah.
Sementara itu, pemerintah juga memperluas uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 42 kabupaten/kota mulai Juni 2026 secara bertahap. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sekaligus memperkuat transparansi dan proses pelacakan distribusi bansos.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tayyiba, mengatakan transformasi digital bansos tidak hanya berfokus pada pembuatan aplikasi, tetapi membangun sistem layanan publik yang terintegrasi antarinstansi, aman, serta berbasis data.
Target akhirnya sederhana tetapi sangat penting, yaitu masyarakat yang memang berhak tidak boleh terlewat, sementara yang sudah tidak memenuhi kriteria tidak menerima bantuan. Dengan demikian, diharapkan bansos dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
Kesimpulan, IKD menjadi syarat penting dalam PPDB dan pemerintah memperluas digitalisasi bansos ke 42 wilayah untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan pendaftaran sekolah dan bantuan sosial yang tepat sasaran.
