PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 20 April 2026 | Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang mengubah total lanskap pajak kendaraan listrik. Mulai 1 April 2026, mobil dan motor listrik tidak lagi menikmati pembebasan total dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini menandai berakhirnya skema “nol rupiah” yang berlaku sejak awal pengenalan kendaraan listrik di Indonesia.
Perubahan utama meliputi dua hal penting: pertama, kendaraan listrik kini masuk dalam objek pajak PKB dan BBNKB; kedua, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menentukan besaran insentif berupa pengurangan atau pembebasan sebagian pajak. Artinya, tarif pajak dapat bervariasi antar wilayah, tergantung kebijakan daerah masing‑masing.
Berikut rangkuman poin utama yang perlu diketahui oleh pemilik atau calon pembeli kendaraan listrik:
- PKB dan BBNKB dikenakan pada semua mobil dan motor berbasis baterai (KBLBB).
- Insentif daerah masih dapat berupa pengurangan tarif PKB, pembebasan BBNKB, atau kombinasi keduanya.
- Biaya wajib tahunan seperti Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tetap harus dibayar, biasanya sekitar Rp140.000‑Rp150.000.
- Pembayaran PPN masih dapat mendapat keringanan DTP (PPN Ditanggung Pemerintah) sebesar 10% dari tarif PPN 12% untuk mobil buatan dalam negeri dengan TKDN minimal 40%.
Untuk memberikan gambaran konkret, berikut simulasi pajak tahunan dua model mobil listrik yang populer di pasar Indonesia, yaitu Wuling Air EV dan BYD Atto 1, berdasarkan tarif rata‑rata 2% PKB dan tambahan SWDKLLJ.
| Model | Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) | Dasar Pengenaan PKB (DP) | Tarif PKB | Pajak PKB (Tahunan) | SWDKLLJ | Total Tahunan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wuling Air EV | Rp173.000.000 | Rp181.650.000 | 2% | Rp3.633.000 | Rp145.000 | Rp3.778.000 |
| BYD Atto 1 | Rp229.000.000 | Rp240.450.000 | 2% | Rp4.809.000 | Rp145.000 | Rp4.954.000 |
Angka‑angka tersebut bersifat simulasi dengan asumsi tarif PKB yang sama dengan kendaraan bermesin bensin. Pada kenyataannya, beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat telah menetapkan PKB 0% untuk mobil listrik, sehingga total beban tahunan bisa jauh lebih rendah. Namun, di wilayah lain tarif dapat berada di kisaran 1,5%‑2,5% dari NJKB, menambah beban pemilik kendaraan.
Motor listrik juga tidak luput dari perubahan. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2021 yang masih berlaku, tarif PKB motor listrik berada di kisaran 1,5%‑2,5% dari harga jual, ditambah SWDKLLJ. Sebagai contoh, motor listrik seharga Rp15 juta dapat mengeluarkan pajak tahunan antara Rp225.000‑Rp375.000, sementara motor premium Rp50 juta dapat mencapai Rp750.000‑Rp1.250.000.
Insentif pajak tetap menjadi daya tarik utama bagi konsumen. PPN DTP sebesar 10% masih berlaku hingga akhir 2025 untuk mobil listrik rakitan dalam negeri dengan TKDN minimal 40%, sehingga konsumen hanya membayar PPN 2% dari harga jual. Selain itu, beberapa daerah memberikan pembebasan BBNKB atau pengurangan PKB hingga 100% untuk kendaraan listrik pertama yang terdaftar.
Strategi mengurangi beban pajak bagi pemilik kendaraan listrik dapat meliputi:
- Mencari daerah dengan kebijakan insentif paling menguntungkan, misalnya DKI Jakarta atau Jawa Barat yang menawarkan PKB 0%.
- Memanfaatkan program PPN DTP untuk mobil buatan dalam negeri dengan TKDN tinggi.
- Mengajukan permohonan keringanan pajak khusus bagi kendaraan yang diproduksi sebelum 2026 atau hasil konversi kendaraan bermesin fosil menjadi listrik.
- Menjaga dokumen kendaraan selalu lengkap untuk menghindari denda administratif.
Kesimpulannya, perubahan regulasi pajak kendaraan listrik menandai fase baru dalam kebijakan transportasi hijau Indonesia. Meskipun beban pajak meningkat, fleksibilitas kebijakan daerah memberikan peluang bagi konsumen untuk tetap menikmati tarif yang kompetitif. Pemilik kendaraan listrik disarankan untuk mengecek regulasi daerah masing‑masing dan memanfaatkan insentif yang tersedia agar beban keuangan tetap terkendali.