PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 13 April 2026 | Sejumlah elemen politik mengangkat wacana pemakzulan Presiden Prabowo Subianto dengan alasan memburuknya kondisi ekonomi nasional. Namun, pakar ekonomi Surya Vandiantara menilai narasi tersebut tidak berdasar karena data makroekonomi terbaru menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan krisis moneter 1997/1998.
Surya, dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, menekankan bahwa indikator paling sederhana untuk menilai kesehatan ekonomi adalah tingkat inflasi. Pada puncak krisis 1998, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi mencapai 77,63 persen. Sebaliknya, data BPS pada Maret 2026 mencatat inflasi hanya 3,48 persen year‑on‑year, selisih sebesar 74,15 poin persentase. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tekanan harga saat ini jauh lebih terkendali dibandingkan masa lalu.
Selain inflasi, Surya menyoroti posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal I 2026 yang tercatat Rp 240,1 triliun. Menurut Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2003, defisit tidak boleh melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan PDB 2026 yang diperkirakan sekitar Rp 26.000 triliun, defisit 0,93 persen berada di bawah batas aman, menandakan ruang fiskal masih leluasa untuk kebijakan kontrasyklis.
| Indikator | Tahun 1998 | Maret 2026 |
|---|---|---|
| Inflasi (yoy) | 77,63 % | 3,48 % |
| Defisit APBN | ~5,5 % PDB (perkiraan) | 0,93 % PDB |
Surya berargumen bahwa defisit yang berada dalam batas aman tidak hanya dapat diterima, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pertumbuhan. Kebijakan kontrasyklis—seperti peningkatan belanja infrastruktur dan stimulus pada sektor produktif—dapat menstimulasi permintaan agregat, meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya menambah penerimaan negara.
Namun, Surya juga memperingatkan bahwa penentuan batas defisit sebaiknya tidak bersifat kaku. Ia mengusulkan agar penetapan defisit didasarkan pada kajian kelayakan dan proyeksi fiskal masing‑masing program, bukan sekadar persentase statis terhadap PDB. Bila suatu proyek memiliki potensi menghasilkan pendapatan publik yang melampaui biaya defisit, maka ruang fiskal dapat diperlebar tanpa menimbulkan risiko berlebih.
Perbandingan dengan krisis 1998 menegaskan bahwa konteks ekonomi saat ini sangat berbeda. Pada akhir 1990‑an, nilai tukar rupiah terjun bebas, cadangan devisa menipis, dan sistem perbankan hampir runtuh. Saat ini, nilai tukar relatif stabil, cadangan devisa berada di level historis, dan sistem keuangan telah mengalami reformasi struktural. Oleh karena itu, mengaitkan situasi fiskal 2026 dengan krisis 1998 dianggap tidak proporsional.
Di arena politik, wacana pemakzulan tetap menjadi alat retorika bagi oposisi yang berupaya menekan pemerintah. Meskipun demikian, fakta ekonomi yang terukur memberikan landasan argumentatif yang kuat bagi pihak pendukung pemerintah untuk menolak klaim tersebut. Surya menutup dengan menegaskan bahwa fokus seharusnya pada kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan produktif, bukan pada narasi yang tidak didukung data.
Secara keseluruhan, data inflasi yang rendah, defisit APBN yang berada di bawah batas aman, dan kebijakan fiskal yang bersifat kontrasyklis menandakan kondisi ekonomi Indonesia pada 2026 jauh lebih stabil dibandingkan krisis 1998. Oleh karena itu, seruan pemakzulan yang didasarkan pada argumen ekonomi harus dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan bukti empiris yang ada.