PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 11 Juli 2026 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan Zona Integritas (ZI) di berbagai instansi pemerintah. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang telah meraih penghargaan Honourable Mention pada ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2026.
Siskeudes merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sistem ini dikembangkan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah digunakan di hampir 75 ribu desa atau sekitar 95 persen dari total desa di Indonesia.
Selain itu, Kementerian PANRB juga meluncurkan aplikasi SRIKANDI, yang merupakan aplikasi umum pertama yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri. SRIKANDI dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan arsip dan tata naskah dinas secara elektronik, sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih cepat, tertata, dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) juga menjadi fokus utama Kementerian PANRB. Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan bahwa pembangunan ZI harus berfokus pada dampak nyata pelayanan publik, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif. Pembangunan ZI menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan pada rel yang benar.
Lebih dari 16.734 unit kerja dari berbagai instansi pemerintah pusat hingga daerah tercatat telah mengusulkan predikat ZI. Sebanyak 2.983 unit kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 430 unit kerja sukses mencapai predikat tertinggi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Komitmen dan kesungguhan instansi pemerintah dalam pencapaian Pembangunan ZI merupakan bukti nyata bahwa ZI bukan hanya soal predikat, namun suatu proses perjalanan panjang untuk melakukan perubahan akar budaya kerja. Integritas bukan hanya dibuktikan oleh bukti administratif, namun dibuktikan dengan kinerja nyata yang akan menjadi sebuah investasi masa depan dalam mewujudkan birokrasi yang mumpuni.
Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Kementerian PANRB juga melakukan kunjungan kerja ke Polda Bali untuk melihat langsung tata cara pelayanan masyarakat pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, mengapresiasi kinerja pelayanan publik Polda Bali yang responsive dan cepat.
Dengan demikian, Kementerian PANRB terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan Zona Integritas di berbagai instansi pemerintah, sehingga birokrasi yang bersih, efektif, dan dapat dipercaya dapat terwujud.