PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 21 Juni 2026 | Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu, baru saja menerima alokasi 10 ribu stok blangko kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil RI. Stok blangko KTP elektronik ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat di wilayah Kota Bengkulu hingga beberapa waktu ke depan.
Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Bengkulu, Widodo, saat ini stok blangko KTP yang dimiliki sudah mencapai 12 ribu dan diperkirakan akan cukup hingga tiga atau empat bulan ke depan. Ia juga menyebutkan bahwa rata-rata penerbitan KTP elektronik di Kota Bengkulu berkisar 300 hingga 400 per hari dan pencetakan kartu identitas tersebut berada di dua lokasi, yaitu Kantor Dinas Dukcapil dan Mall Pelayanan Publik (MPP) Harapan dan Doa.
Widodo menegaskan bahwa Dinas Dukcapil Kota Bengkulu telah menyiapkan sumber daya manusia serta sistem pelayanan yang memadai guna menghadapi lonjakan permohonan tersebut, sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat, tertib, dan tanpa kendala berarti kepada masyarakat.
Di tempat terpisah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), juga telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kelancaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Disdukcapil Mataram secara aktif melayani ratusan warga kota yang melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna mendukung kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat.
Sementara itu, PT Sari Aditya Loka (SAL) bersama Dukcapil Kabupaten Merangin, juga telah menggelar kegiatan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan layanan kesehatan gratis untuk warga Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin.
Kegiatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi dalam menghadirkan akses layanan dasar yang lebih dekat bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses administrasi kependudukan dan kesehatan.
Dengan demikian, pemerintah daerah dan swasta telah bekerja sama untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kesimpulan, penerimaan stok blangko KTP dan kegiatan perekaman KTP serta layanan kesehatan gratis merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dan swasta dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan kesehatan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kegiatan ini dan memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan publik.