PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 25 Juli 2026 | Korupsi di kalangan kepala daerah masih menjadi masalah serius di Indonesia. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah hingga kini masih didominasi modus konvensional, seperti mark-up pengadaan barang dan jasa, pengaturan tender, hingga jual beli jabatan.
Menurut Setyo, modus korupsi tersebut dilakukan dengan cara yang baru, tetapi pada dasarnya masih sama. Ia mencontohkan bahwa pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan mark-up harga, pengondisian spesifikasi proyek, hingga pengaturan pemenang tender agar dimenangkan vendor tertentu.
Selain itu, Setyo juga menyoroti keberpihakan pihak luar seperti broker atau makelar proyek yang turut andil bersama oknum di internal pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut terjadi tanpa adanya akses informasi dari orang dalam.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga merespons wacana evaluasi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung di tengah maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kalangan kepala daerah. Ia menegaskan bahwa evaluasi tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa Gubernur, wakil Gubernur, Walikota, wakil Walikota, Bupati, wakil Bupati dipilih secara demokratis.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan safari berkeliling ke 10 klaster wilayah untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah. Langkah tersebut diambil untuk mengatasi berbagai titik rawan korupsi di daerah yang selama ini telah terpetakan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri dan KPK.
Di lain pihak, Kota Pekanbaru dipercaya menjadi tuan rumah 9th IMT-GT GCMC Meeting, forum internasional yang mempertemukan kepala daerah dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk membahas pembangunan kota hijau dan pembangunan perkotaan berkelanjutan. Forum tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap perekonomian daerah dan memperkenalkan potensi Pekanbaru sebagai kota yang layak menjadi tujuan investasi dan mitra kerja sama internasional.
Kesimpulan, korupsi di kalangan kepala daerah masih menjadi masalah serius di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi yang efektif, seperti evaluasi sistem Pemilihan Kepala Daerah langsung dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan kota yang berkelanjutan.