PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 02 Agustus 2026 | Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa administrasi kependudukan Indonesia telah bertransformasi dari sekadar layanan pencatatan menjadi fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan digital. Hal ini disampaikan Teguh menjelang Rakornas Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026.
Menurut Teguh, Rakornas Dukcapil 2026 mengusung tema “Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai Fondasi Digital Public Infrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah.” Tema tersebut mencerminkan arah baru pembangunan administrasi kependudukan yang semakin terintegrasi dengan berbagai layanan publik.
Teguh menjelaskan, dalam konsep Digital Public Infrastructure (DPI), identitas digital menjadi elemen utama yang memungkinkan berbagai layanan pemerintah saling terhubung secara aman, cepat, dan efisien. Oleh karena itu, penguatan kualitas data kependudukan, NIK, dan IKD menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan transformasi digital nasional.
Di sisi lain, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membetulkan kesalahan redaksional pada dokumen kependudukan. Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Handayani Ningrum, menjelaskan bahwa perbaikan nama yang salah ketik di KTP dapat dilakukan langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikembangkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga meraih penghargaan Top Public Service Application for Ministry pada ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026.
IKD merupakan KTP elektronik dalam bentuk digital yang tersimpan di telepon seluler. Aplikasi ini memuat data kependudukan, Kartu Keluarga (KK), serta dokumen penting lainnya sehingga memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi, layanan kesehatan, perbankan, maupun pendidikan tanpa perlu membawa atau menggandakan dokumen fisik.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan meningkat dari sekitar 10 lembaga pada 2013 menjadi lebih dari 7.693 lembaga pada 2026. Teguh menyampaikan hal tersebut saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI di Jakarta.
Kesimpulan, direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil telah bertransformasi menjadi fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan digital. Dengan penguatan kualitas data kependudukan, NIK, dan IKD, diharapkan dapat mendukung keberhasilan transformasi digital nasional.