PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 24 April 2026 | Wakil Ketua Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan kembali komitmen partainya dalam menanggapi aksi demonstrasi Massa Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) yang berlangsung pada 21-23 April 2026. Demonstrasi tersebut menuntut audit menyeluruh atas kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus menyoroti keprihatinan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
Doli menyampaikan kepada wartawan bahwa partai selalu menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi rakyat melalui jalur dialog. Ia menambahkan, "Kami secara formal maupun informal sering melakukan komunikasi dan koordinasi. Pesan yang sering kami sampaikan adalah agar sebagai kepala daerah harus senantiasa dekat dan selalu mendengarkan aspirasi rakyat, menjalankan pemerintahan secara baik, dengan memenuhi prinsip good governance dan clean government."
Menurut Doli, pendekatan dialog menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan kepentingan publik, daerah, dan negara. Ia menolak penggunaan kekerasan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan sosial, mengingat potensi konflik yang lebih luas bila persoalan diselesaikan lewat konfrontasi.
"Saya kira akan jauh lebih baik melalui dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan, apalagi persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat, bangsa dan negara, termasuk di daerah," ungkapnya. Ia juga menyoroti bahwa gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dikenal sebagai sosok yang terbuka dan tidak anti‑dialog. Doli menegaskan keyakinannya bahwa pihak gubernur bersedia mendengarkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat luas.
Dalam konteks politik nasional, Doli menyinggung pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Undang‑Undang (RUU) Pemilu yang sedang menjadi agenda hangat di DPR. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi pemilu sangat bergantung pada dukungan partai‑partai politik, termasuk Golkar, untuk mengesampingkan kepentingan sempit demi kepentingan bersama.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan Ahmad Doli Kurnia dalam wawancara tersebut:
- Dialog menjadi prioritas utama dalam menanggapi aksi demonstrasi di Kaltim.
- Gubernur Rudy Mas’ud dipandang sebagai pemimpin yang tidak anti‑dialog dan siap berkomunikasi.
- Audit kebijakan daerah harus dilakukan secara transparan, mengacu pada prinsip good governance.
- RUU Pemilu perlu segera dibahas dan disahkan demi menciptakan tata kelola pemilu yang bersih dan kredibel.
- Partai Golkar akan terus memantau perkembangan aksi sosial dan berperan aktif dalam mediasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Demonstrasi yang terjadi pada 21 April dimulai dengan aksi mahasiswa yang memanjat papan reklame di depan Gedung DPRD Kaltim, mencopot baliho yang menampilkan foto anggota dewan. Aksi tersebut diikuti oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lain yang menuntut transparansi kebijakan pemerintah. Gubernur Rudy Mas’ud menanggapi melalui video di akun Instagram pribadinya, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang menjaga keamanan serta menekankan pentingnya kontrol sosial.
Selain menekankan dialog, Doli menyinggung isu-isu legislatif lain yang sedang dibahas di Senat, termasuk usulan Golkar terkait penerapan parliamentary threshold secara berjenjang hingga DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Meskipun usulan tersebut belum resmi diajukan, ia menilai pentingnya mengkaji kebijakan tersebut demi menghindari fragmentasi parlemen yang dapat menghambat proses legislasi.
Dalam pandangannya, keberhasilan RUU Pemilu tidak hanya bergantung pada isi teks undang‑undang, melainkan juga pada proses penyusunannya. Doli menegaskan, "Setiap pihak harus bersikap konstruktif, mengedepankan kepentingan publik, dan menjauhi praktik politik kotor yang dapat merusak integritas lembaga legislatif."
Kesimpulannya, Ahmad Doli Kurnia mengajak seluruh elemen politik, pemerintahan, dan masyarakat untuk menjaga dialog terbuka, mengedepankan transparansi, serta mempercepat proses legislasi RUU Pemilu. Dengan langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat memperkuat demokrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di semua tingkatan.