PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 21 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), kembali menjadi sorotan publik setelah menyebut istilah “termul” dalam konferensi pers di kediamannya, Senin (18/4). JK menegaskan peran krusialnya dalam mengantarkan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden pertama kali pada periode 2014-2019, sekaligus menuding kelompok pendukung setia Jokowi sebagai “termul-termul”. Pernyataan itu memicu perdebatan luas di media sosial, ruang digital, dan kalangan politik.
Menurut pengamat politik Adi Prayitno, istilah “termul” secara umum dipahami publik sebagai sebutan bagi pendukung loyal Jokowi. Ia menambahkan bahwa kata tersebut merupakan singkatan dari “ternak Mulyono”, mengacu pada nama kecil Jokowi saat lahir, Mulyono. Adi menjelaskan bahwa ketika ditanya kepada kecerdasan buatan (AI), hasilnya menampilkan definisi serupa, menegaskan bahwa istilah ini telah menyusup ke dalam bahasa politik digital.
Sejarah penggunaan istilah tersebut bermula dari diskusi daring yang menelusuri label‑label politik sebelumnya, seperti “cebong” dan “kampret”. Adi menganggap “termul” sebagai evolusi natural dalam tradisi pelabelan, mencerminkan dinamika bahasa yang selalu berubah mengikuti kebutuhan kelompok politik untuk mengidentifikasi diri atau lawan politik. Ia juga menyoroti munculnya istilah lain seperti “anak abah” yang kini dipakai untuk menyebut pendukung Anies Baswedan.
Dalam penjelasannya, JK mengingat kembali momen penting pada tahun 2012, ketika ia berhasil meyakinkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk mengusung Jokowi sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Keberhasilan di ibu kota tersebut, kata JK, menjadi batu loncatan bagi Jokowi hingga menancapkan kaki di kursi kepresidenan. “Jokowi jadi Presiden karena saya. Setuju? Tanpa gubernur mana bisa jadi Presiden,” tegas JK di hadapan wartawan.
Respons dari pihak lain tidak kalah beragam. Sekretaris Jenderal Projo (Pro Jokowi), Freddy Alex Damanik, menghormati kontribusi JK namun menekankan bahwa kemenangan Jokowi adalah hasil kerja kolektif seluruh elemen bangsa, bukan hasil satu individu. “Demokrasi kita dibangun atas kehendak rakyat, bukan atas klaim pribadi,” ujarnya.
PDI‑Perjuangan melalui Ketua DPP, Andreas Hugo Pareira, menanggapi dengan menganggap bahwa persoalan ini merupakan urusan pribadi antara JK dan para “termul”. Ia menambahkan, “Bos termul harus bertanggung jawab terhadap anak buahnya,” sambil menegaskan bahwa partai tidak terpengaruh oleh polemik ini.
Sementara itu, Presiden Jokowi yang berada di Solo memberikan jawaban singkat namun tegas. Ia menyebut dirinya seorang anak kampung, menolak label‑label yang dipolitisasi, dan menegaskan bahwa proses demokrasi tidak dapat dipersingkat menjadi satu klaim pribadi. “Saya bukan siapa‑siapa, saya orang kampung,” ujar Jokowi dalam pernyataan singkatnya.
Isu “termul” juga menimbulkan gelombang reaksi di kalangan relawan politik. Utje Gustaaf Patty, Plt Ketua Bara JP, mengingatkan bahwa JK pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa “hancur negara kalau Jokowi jadi Presiden”. Ia menilai peran JK dalam fase awal memang signifikan, namun dukungan terhadap Jokowi muncul setelah tekanan massa yang kuat.
Fenomena pelabelan politik seperti ini mengindikasikan betapa pentingnya bahasa sebagai senjata dalam arena publik. Dengan cepatnya penyebaran melalui media sosial, istilah baru dapat menjadi alat mobilisasi atau pemecah belah dalam hitungan jam. Pengamat menilai, selama istilah “termul” belum diadopsi secara resmi oleh lembaga pemerintahan atau partai politik, penggunaannya tetap bersifat informal dan berpotensi menambah polarisasi.
Secara keseluruhan, pernyataan JK mengenai “termul” menyoroti dua hal penting: pertama, pengakuan atas peran historis JK dalam membantu naiknya Jokowi ke kursi kepresidenan; kedua, dinamika bahasa politik yang terus beradaptasi dengan lanskap digital. Kedua faktor ini menuntut pemahaman lebih mendalam dari publik agar tidak terjebak dalam retorika semata, melainkan mampu menilai fakta dan konteks sejarah secara objektif.
Ke depan, para pengamat memperkirakan istilah‑istilah baru akan terus bermunculan, menandai evolusi komunikasi politik Indonesia yang semakin digital dan interaktif. Bagi warga negara, kemampuan membedakan antara retorika politik dan fakta historis menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi.