PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 12 Agustus 2026 | Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terus mendalami perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dalam proses penyidikan, Kejagung memeriksa tujuh saksi dan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran uang terkait kasus ini.
Pemeriksaan terhadap ketujuh saksi dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Saksi-saksi yang diperiksa berasal dari berbagai latar belakang, termasuk perbankan dan swasta.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan bahwa proses penyidikan akan terus dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan prinsip kehati-hatian. Kejagung juga memastikan bahwa penyidik akan terus menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TPPU ini, bersama dengan pihak swasta lainnya. Kasus ini awalnya ditangani oleh Polri sebelum diserahkan kepada Kejagung untuk penanganan lebih lanjut.
Dalam penanganan kasus ini, Kejagung berkomitmen untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta menegakkan prinsip keadilan dan supremasi hukum. Dengan demikian, diharapkan kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait.
Kasus TPPU yang menjerat Febrie Adriansyah ini merupakan salah satu contoh upaya pemerintah dalam memerangi tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dengan kerja sama antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait, diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus serupa dan mempromosikan integritas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Penanganan kasus ini juga menunjukkan komitmen Kejagung dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa tidak ada satu pun oknum yang dapat lolos dari jerat hukum. Dengan demikian, diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan mempromosikan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.