PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 29 April 2026 | Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se‑Indonesia menggelar aksi di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Selasa, 28 April 2026. Sebanyak dua puluh tiga ketua PWNU dari Aceh hingga Papua Pegunungan tiba bersama Ketua PWNU Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin—yang akrab disapa Gus Rozin—untuk menyampaikan tuntutan tegas bahwa Muktamar NU 2026 harus dilaksanakan paling lambat awal Agustus 2026. Pertemuan tersebut mencerminkan upaya konsolidasi pimpinan wilayah dalam menanggapi dinamika internal organisasi.
Gus Rozin menegaskan bahwa bila Muktamar tidak terlaksana hingga batas waktu yang ditetapkan, PWNU bersama PCNU akan mengajukan mosi tidak percaya kepada PBNU. “Ini bukan sekadar agenda administratif, melainkan soal legitimasi kepemimpinan dan peran strategis NU bagi bangsa,” ujarnya di ruang kerja Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, setelah Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, menyampaikan dukungan secara daring. Kekhawatiran utama muncul setelah kesepakatan islah sebelumnya belum menghasilkan progres signifikan untuk mengatasi kebuntuan komunikasi di kalangan elit PBNU.
Forum mengajukan tiga poin utama yang harus dipenuhi PBNU:
- Pelaksanaan Muktamar NU 2026 pada akhir Juli atau awal Agustus 2026, selaras dengan keputusan Rapat Pleno PBNU 29 Januari 2026.
- Konsistensi menindaklanjuti keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah 18 Maret 2026, termasuk pembentukan panitia Munas/Konbes dan percepatan penerbitan surat keputusan (SK).
- Steering Committee ditugaskan menetapkan peserta Muktamar—PWNU, PCNU, dan PCINU—paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan.
Ketiga poin tersebut didukung secara bulat oleh 23 ketua PWNU yang mewakili seluruh kepulauan, menandakan sinyal kuat dari struktur wilayah bahwa kepastian arah kepemimpinan sangat dibutuhkan. Dukungan ini juga mempertegas bahwa konsolidasi organisasi terancam jika Muktamar ditunda. Para ketua wilayah, meski menanggung biaya perjalanan sendiri, menegaskan komitmen mereka demi menjaga stabilitas organisasi di tingkat nasional.
Jika Muktamar NU 2026 tidak dapat diselenggarakan tepat waktu, risiko gangguan konsolidasi internal akan semakin besar, berpotensi menurunkan kepercayaan struktural di tingkat cabang dan menghambat peran strategis NU dalam kancah kebangsaan. Oleh karena itu, percepatan persiapan menjadi langkah krusial untuk memastikan legitimasi kepemimpinan, soliditas organisasi, serta kelanjutan kontribusi NU terhadap pembangunan bangsa.