PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 30 April 2026 | Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet pada Senin (27/4) dengan melantik enam pejabat di lingkungan kementerian dan lembaga. Ini menandai reshuffle jilid 5 sejak Prabowo menjabat pada 20 Oktober 2024. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dan menjadi sorotan karena melibatkan tokoh-tokoh dengan latar belakang militer, birokrasi, serta dunia buruh.
Pejabat pertama yang diangkat adalah M. Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), menggantikan Angga Raka Prabowo. Sebelum ini Qodari menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan sebelumnya pernah menjadi Wakil Kepala KSP. Penunjukan Qodari menandai posisi ketiga yang ia duduki dalam masa kepresidenan Prabowo, menegaskan kepercayaan Presiden terhadap kemampuan komunikasinya.
Pengganti Qodari di KSP adalah eks KSAD Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurachman, yang juga masih merangkap sebagai penasihat khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional. Dudung menegaskan bahwa KSP akan beroperasi 24 jam untuk menampung laporan masyarakat, menegaskan fungsi KSP sebagai jembatan antara warga dan pemerintah.
Selain Qodari dan Dudung, dua pejabat lainnya kembali ke lingkaran pemerintahan. Hasan Nasbi ditunjuk sebagai penasihat khusus Presiden bidang komunikasi, sementara Abdul Kadir Karding kembali memegang peran penting sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin). Karding, politikus PKB, sebelumnya menjabat sebagai Menteri Penanaman Modal dan Investasi (P2MI) hingga reshuffle September 2025.
Pengangkatan ketiga pejabat tersebut menambah deretan mantan militer yang memimpin KSP, sebuah tradisi yang dimulai sejak era Presiden ke-7 RI, di mana jabatan tersebut pernah diisi oleh Luhut Binsar Pandjaitan dan Moeldoko. Dudung menjadi jenderal purnawirawan ketiga yang menduduki kursi KSP, memperkuat citra militer dalam struktur administratif.
Pejabat keempat yang dilantik adalah Jumhur Hidayat, tokoh buruh yang kini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Ia menggantikan Hanif Faisol Nurofiq, yang dipindahkan menjadi Wakil Menteri Koordinator Kementerian Pangan, mendampingi Zulkifli Hasan. Penunjukan Jumhur menandai keberagaman latar belakang dalam kabinet, menggabungkan perspektif buruh ke dalam kebijakan lingkungan.
- M. Qodari – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
- Dudung Abdurachman – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan Penasihat Khusus Pertahanan Nasional
- Hasan Nasbi – Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi
- Abdul Kadir Karding – Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin)
- Jumhur Hidayat – Menteri Lingkungan Hidup
- Hanif Faisol Nurofiq – Wakil Menteri Koordinator Kementerian Pangan
Reshuffle kali ini tidak hanya memperkuat posisi strategis dalam pemerintahan, tetapi juga mengirim sinyal stabilitas dan kesiapan menghadapi tantangan domestik serta internasional. Dengan menempatkan tokoh yang memiliki pengalaman militer, birokrasi, dan perwakilan serikat buruh, Prabowo berupaya menciptakan sinergi kebijakan yang lebih komprehensif.
Para pengamat politik menilai bahwa penunjukan Qodari ke Bakom akan mengoptimalkan alur informasi pemerintah, terutama dalam era digital yang menuntut transparansi tinggi. Sementara itu, peran Dudung di KSP diprediksi akan meningkatkan responsivitas terhadap keluhan publik, mengingat KSP kini berjanji melayani laporan 24 jam.
Kebijakan baru di bidang lingkungan yang dipimpin Jumhur Hidayat diharapkan akan memperkuat agenda keberlanjutan, terutama mengingat Indonesia tengah menghadapi tekanan internasional terkait deforestasi dan polusi. Penunjukan seorang tokoh buruh ke posisi ini dianggap sebagai langkah inklusif, memberi ruang bagi suara pekerja dalam perumusan kebijakan lingkungan.
Secara keseluruhan, reshuffle jilid 5 memperlihatkan strategi Prabowo untuk menyeimbangkan kekuatan militer, teknokratis, dan sosial dalam kabinetnya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan kepercayaan publik, serta menyiapkan Indonesia menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik di masa mendatang.
Dengan enam pejabat baru yang siap menjalankan mandat masing-masing, Kabinet Merah Putih kini berada pada posisi yang lebih solid untuk melaksanakan program-program prioritas, termasuk reformasi birokrasi, penguatan pertahanan, dan kebijakan hijau. Waktu akan menunjukkan seberapa efektif sinergi ini dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh pemerintah.
