PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 01 Mei 2026 | Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Bidang Komunikasi pada 30 April 2026, bersamaan dengan penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Keputusan tersebut dipandang sebagai upaya cepat untuk memperbaiki pola komunikasi pemerintah yang akhir-akhir ini mendapat sorotan publik. Namun, tidak semua pihak menyambut langkah itu dengan antusias.
Menurut Dr. Andi Setiawan, dosen komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jakarta, Penunjukan Hasan Nasbi dan Qodari kurang tepat karena tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip komunikasi strategis yang berbasis pada transparansi dan akuntabilitas. “Kita melihat adanya pola konsentrasi kekuasaan dalam tim komunikasi, yang justru dapat mengurangi keberagaman perspektif dan menurunkan kepercayaan publik,” ujar Andi dalam sebuah kuliah umum pada 2 Mei 2026.
Andi menyoroti tiga isu utama. Pertama, latar belakang profesional Hasan Nasbi yang lebih banyak beroperasi sebagai konsultan politik dan mantan kepala kantor komunikasi kepresidenan, tidak menjamin kemampuan mengelola komunikasi krisis secara independen. Kedua, penunjukan Qodari—yang sebelumnya berkarier di lingkungan militer—menimbulkan kekhawatiran bahwa pesan pemerintah akan dibungkus dalam retorika militeristik, mengurangi nuansa dialog terbuka. Ketiga, struktur baru ini menambah lapisan birokrasi yang dapat memperlambat proses penyampaian informasi kepada publik.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, berpendapat bahwa penunjukan tersebut adalah strategi untuk memperkuat koordinasi pesan pemerintah. Ia menekankan bahwa rekam jejak Hasan sebagai konsultan politik dan mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan memberikan kapasitas solid dalam mengelola narasi publik. Namun, Dr. Andi menolak argumen tersebut dengan mengutip studi komunikasi organisasi yang menekankan pentingnya independensi tim komunikasi dari struktur politik utama.
Berikut beberapa poin kritis yang disampaikan oleh Dr. Andi dalam presentasinya:
- Kurangnya mekanisme evaluasi independen untuk mengukur efektivitas komunikasi pemerintah.
- Potensi konflik kepentingan antara peran penasihat khusus dan kepentingan partai politik.
- Risiko penekanan pesan yang bersifat propaganda alih‑alih informasi faktual.
Selain itu, Andi menambahkan bahwa publik saat ini menuntut transparansi lebih dari sekadar penyampaian pesan. “Masyarakat ingin melihat proses pengambilan keputusan yang terbuka, bukan sekadar orkestra pesan terpusat,” tegasnya.
Reaksi dari lingkungan Istana belum memberikan komentar resmi mengenai kritik tersebut. Sementara itu, media sosial menampilkan beragam opini, dengan sebagian pihak mendukung langkah Presiden sebagai upaya menata ulang komunikasi, dan lainnya mengkritik potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam konteks politik Indonesia, penunjukan tokoh‑tokoh dengan latar belakang militer atau konsultan politik memang tidak asing. Namun, Dr. Andi menekankan bahwa era digital menuntut pendekatan komunikasi yang lebih inklusif, responsif, dan berbasis data. Ia mengusulkan pembentukan unit independen yang melaporkan langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memastikan akuntabilitas.
Secara keseluruhan, meskipun Penunjukan Hasan Nasbi dan Qodari dianggap sebagai langkah strategis oleh sebagian kalangan, kritik dari akademisi menunjukkan perlunya pertimbangan lebih mendalam mengenai struktur, independensi, dan mekanisme evaluasi dalam tim komunikasi pemerintah. Keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada kemampuan tim untuk menyeimbangkan kepentingan politik dengan kebutuhan informasi publik yang jujur dan transparan.
Dengan dinamika politik yang terus berubah, masa depan komunikasi pemerintah Indonesia masih menjadi pertaruhan. Pengamat menilai bahwa sinergi antara penasihat khusus, kepala badan komunikasi, dan kepala staf presiden harus dapat menciptakan orkestrasi yang tidak hanya solid secara struktural, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat luas.