PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 05 Mei 2026 | Jakarta, 4 Mei 2026 – Ketua Panitia May Day 2026 sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, memberikan keterangan komprehensif mengenai respons para buruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi sorotan ketika Presiden Prabowo Subianto menanyakan manfaatnya di depan massa. Dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Grand Mansion, Menteng, Andi Gani menegaskan bahwa suara penolakan yang terdengar nyaring pada aksi May Day berasal dari pekerja lajang yang belum memiliki tanggungan anak.
“Ketika kami identifikasi, bukan bermaksud mengintervensi atau apa, tidak. Kenapa kami tidak menerima MBG? Karena ternyata yang di bagian depan sebagian besar lajang,” ujar Andi Gani. Ia menambahkan bahwa bagi pekerja tanpa keluarga, dana MBG dianggap lebih bermanfaat bila dialokasikan untuk pengembangan diri, pelatihan, atau kebutuhan pribadi, bukan untuk program yang dirancang bagi anak-anak.
Andi Gani menegaskan bahwa aksi spontan tersebut merupakan bentuk kebebasan berpendapat. “Itulah gerakan buruh. Nggak bisa ditekan-tekan dan apa adanya. Jadi ketika saya tegaskan hari ini, apakah kelompok buruh menerima MBG? Yang berkeluarga pasti menerima. Karena manfaatnya diterima oleh anak‑anaknya,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada 1 Mei di Monumen Nasional menanyakan secara langsung kepada para buruh, “MBG bermanfaat atau tidak?” Respons yang didapat beragam, termasuk teriakan tidak setuju dari segmen buruh lajang. Prabowo menekankan pentingnya program tersebut bagi generasi mendatang, menambah tekanan politik pada pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan.
May Day 2026 tercatat sebagai peringatan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Andi Gani, lebih dari 400.000 tenaga kerja dari seluruh penjuru negeri hadir di Monas, menandai keberhasilan mobilisasi massa tanpa menimbulkan gangguan keamanan. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, mulai dari upacara pembukaan, pidato, hingga sesi tanya‑jawab dengan para pemimpin politik dan perwakilan serikat pekerja.
Selain menyoroti MBG, Andi Gani juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo, jajaran kabinet, serta pimpinan DPR yang hadir memberikan respons atas berbagai aspirasi buruh, termasuk isu outsourcing, beasiswa LPDP bagi pekerja, dan kebijakan ketenagakerjaan lainnya. Ia menegaskan komitmen KSPSI untuk mengawal proses penyusunan Rancangan Undang‑Undang (RUU) Ketenagakerjaan, memastikan bahwa kepentingan buruh tetap menjadi prioritas dalam legislasi.
Dalam konteks penanganan pemutusan hubungan kerja (PHK), Andi Gani mengumumkan perubahan strategi. Konsep Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) yang sebelumnya direncanakan tidak dilanjutkan karena dianggap terlalu besar dan kompleks. Sebagai gantinya, serikat pekerja mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) PHK yang lebih ramping namun memiliki kekuatan operasional melalui Keppres. Satgas ini akan melibatkan perwakilan kementerian senior, akademisi, pimpinan serikat, dan unsur strategis lainnya.
“Kami mengusulkan bentuk yang lebih sederhana, melalui keputusan presiden, agar punya kekuatan dalam melakukan pendataan dan komunikasi lintas kementerian,” kata Andi Gani. Struktur satgas mencakup ketua, sekretaris, ketua harian, serta komite eksekutif yang melibatkan delapan kementerian. Kelompok kerja khusus akan menangani isu‑isu spesifik seperti kesejahteraan pekerja, pencegahan PHK, penyaluran tenaga kerja, dan peningkatan keterampilan.
Andi Gani menekankan bahwa satgas tidak hanya berfokus pada penanganan PHK, melainkan juga pada upaya preventif. “Jangan hanya mengurus PHK, tapi juga bagaimana mencegahnya dan apa yang dilakukan setelah PHK terjadi. Itu yang kami minta,” ujarnya. Ia menambahkan tiga saluran resmi kini tersedia bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi: Kementerian Ketenagakerjaan, Desk Ketenagakerjaan Polri, dan Satgas PHK.
Secara keseluruhan, May Day 2026 tidak hanya menjadi ajang demonstrasi massa, tetapi juga forum dialog konstruktif antara pemerintah, DPR, dan serikat pekerja. Andi Gani menutup konferensi pers dengan optimisme, “Kami percaya Presiden akan menepati janji‑janjinya kepada buruh, dan kami siap mengawal implementasinya melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.”
Dengan dinamika yang muncul, mulai dari protes MBG hingga pembentukan Satgas PHK, masa depan hubungan industrial di Indonesia tampak berada pada titik kritis. Namun, komitmen bersama antara pemerintah dan serikat pekerja diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan semua lapisan buruh, baik yang berkeluarga maupun yang masih lajang.