PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 05 Mei 2026 | Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan bahwa keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor utama keberhasilan Program Strategis Nasional (PSN) Pantura Jawa. Pernyataan itu disampaikan pada Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan, Pembangunan, dan Pengelolaan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, pada 4 Mei 2026.
Ribka menekankan bahwa sinkronisasi regulasi dan perencanaan harus dijalankan secara menyeluruh, mulai dari level provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Tanpa dukungan regulasi yang selaras, program pembangunan pesisir yang melibatkan infrastruktur proteksi, revitalisasi ekonomi maritim, dan pengelolaan kawasan konservasi berpotensi terhambat.
Berikut poin utama yang disampaikan Ribka Haluk:
- Pengawalan regulasi: Kemendagri berperan mengawal kesiapan peraturan daerah, memastikan tidak terjadi tumpang tindih antara kebijakan nasional dan lokal.
- Fasilitasi pemda: Tim khusus akan membantu pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menyiapkan dokumen perencanaan yang kompatibel dengan arah nasional.
- Sinkronisasi dokumen perencanaan: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus selaras dengan visi PSN Pantura Jawa.
- Partisipasi desa: Keterlibatan level desa dianggap krusial untuk mengoptimalkan pelaksanaan proyek infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat pesisir.
Ribka menambahkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, melainkan juga dari peningkatan kapasitas kelembagaan daerah. “Peran strategis Kemendagri adalah mengawal dan memfasilitasi seluruh pemerintah daerah yang wilayahnya dilintasi oleh program strategis nasional ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Dalam konteks PSN Pantura Jawa, beberapa target utama meliputi:
- Pembangunan dan perkuatan benteng laut serta struktur pengendali abrasi.
- Revitalisasi pelabuhan kecil dan pengembangan ekonomi berbasis perikanan.
- Peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir melalui program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sosial.
- Peningkatan tata kelola lingkungan dengan penetapan kawasan konservasi laut.
Ribka menyoroti bahwa keberhasilan keempat target tersebut sangat bergantung pada koordinasi lintas sektoral. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, serta kementerian terkait lainnya harus bekerja selaras dengan pemerintah daerah setempat.
Selanjutnya, Kemendagri akan mengadakan serangkaian workshop dan pelatihan bagi pejabat daerah guna memperkuat pemahaman tentang sinkronisasi kebijakan. Jadwal pelatihan mencakup:
- Workshop penyusunan RTRW yang berintegrasi dengan PSN Pantura Jawa.
- Pelatihan implementasi RPJMD yang mengakomodasi prioritas pembangunan pesisir.
- Simulasi evaluasi proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap standar nasional.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tidak hanya tercapai target infrastruktur, tetapi juga tercipta sinergi jangka panjang antara pusat dan daerah. Ribka menutup dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap daerah yang dilintasi PSN Pantura Jawa dapat mengoptimalkan potensi lokalnya tanpa terhalang oleh regulasi yang tidak selaras.
Penguatan sinergi pusat‑daerah ini diharapkan menjadi model bagi program strategis nasional lainnya, memperlihatkan bahwa koordinasi kebijakan yang terintegrasi dapat menghasilkan pembangunan berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.