PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 05 Mei 2026 | Puluhan mahasiswa dari aliansi Cipayung Plus Lombok Timur turun ke kantor Bupati pada Selasa, 5 Mei 2026, menggelar aksi demonstrasi yang menyoroti sejumlah isu kritis, termasuk rendahnya gaji guru, ketimpangan sosial, serta kegagalan program Makan Bergizi Gratis (program MBG). Dalam orasi terbuka, koordinator aksi, Agawan Salam, menegaskan bahwa program MBG belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dan justru mengalihkan dana penting untuk kesejahteraan tenaga pendidik.
Demonstrasi berlanjut ke kantor DPRD Lombok Timur setelah upaya memasuki kantor Bupati ditolak. Massa aksi menuntut Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat, khususnya permintaan agar program MBG dievaluasi dan dipertimbangkan untuk dihentikan. Mahasiswa menilai bahwa alokasi anggaran untuk program MBG mengakibatkan pemotongan gaji guru, yang masih jauh di bawah standar layak.
Sementara itu, di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi serupa di depan gedung Kemendikbud pada Senin, 4 Mei 2026. Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menolak rencana pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kampus, menyebutnya tidak relevan dengan kebutuhan pendidikan tinggi. Ia menambahkan bahwa fokus pemerintah seharusnya pada peningkatan kesejahteraan guru, dosen, serta perbaikan infrastruktur pendidikan, bukan pada program MBG yang dianggap tidak tepat sasaran.
Dalam kedua aksi tersebut, mahasiswa mengajukan lima tuntutan utama:
- Pencabutan anggaran program MBG dan evaluasi total kebijakan tersebut.
- Peningkatan kesejahteraan guru, guru honorer, dosen, dan tenaga pendidik lainnya.
- Pemerataan kualitas pendidikan melalui perbaikan fasilitas dan akses yang adil di seluruh wilayah Indonesia.
- Pendidikan yang aman dari kekerasan dan bias gender.
- Penolakan terhadap komersialisasi dan neoliberalisasi pendidikan yang membebani ekonomi rakyat.
Mahasiswa menekankan bahwa kebijakan yang memprioritaskan program MBG mengorbankan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk gaji dan kesejahteraan tenaga pengajar.
Para demonstran juga mengangkat momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buruh sebagai pengingat bahwa negara masih belum mampu menyelesaikan masalah mendasar di sektor pendidikan. Mereka menyoroti kasus anak putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan, sementara dana program MBG terus dipertahankan tanpa hasil yang jelas.
Ketegangan antara mahasiswa dan aparat keamanan sempat memuncak ketika aksi dorong terjadi di simpang empat Taman Kota Selong. Meskipun tidak ada pejabat Pemkab yang hadir, massa aksi tetap melanjutkan orasi dengan mengitari kantor Bupati dan kemudian melanjutkan ke kantor DPRD. Video rekaman menunjukkan suasana damai, dengan sebagian mahasiswa melaksanakan sholat berjamaah bersama petugas keamanan di depan kantor Polri, menegaskan niat mereka untuk menyampaikan aspirasi secara non‑kekerasan.
Kesimpulannya, baik mahasiswa di Lombok Timur maupun di UI menilai program MBG tidak tepat sasaran dan menuntut pemerintah untuk mencabut kebijakan tersebut serta mengalihkan dana ke sektor pendidikan yang lebih mendesak, seperti peningkatan gaji guru, perbaikan infrastruktur, dan penghapusan praktik komersialisasi dalam dunia pendidikan.