PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 16 Mei 2026 | Pentagon, kementerian pertahanan Amerika Serikat, tengah dikritik karena menghentikan program yang dirancang untuk mencegah kematian warga sipil dalam operasi militer. Program ini, yang dikenal sebagai Civilian Harm Mitigation and Response (CHMR), bertujuan untuk mengurangi dampak negatif operasi militer terhadap warga sipil dan memastikan bahwa pasukan militer Amerika Serikat mematuhi hukum humaniter internasional.
Menurut laporan dari inspector general Pentagon, program CHMR telah dihentikan tanpa alasan yang jelas, dan ini telah menyebabkan kekurangan sumber daya dan infrastruktur untuk melaksanakan program ini. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa Pentagon tidak lagi memiliki kemampuan untuk memantau dan menanggapi kematian warga sipil dalam operasi militer.
Kritik terhadap keputusan Pentagon ini datang dari berbagai pihak, termasuk anggota Kongres dan organisasi hak asasi manusia. Mereka menyatakan bahwa keputusan ini akan meningkatkan risiko kematian warga sipil dalam operasi militer dan merusak reputasi Amerika Serikat sebagai negara yang peduli dengan hak asasi manusia.
Selain itu, Pentagon juga dikritik karena keputusannya untuk tidak mengirimkan pasukan ke Polandia, yang dianggap sebagai keputusan yang tidak masuk akal dan dapat membahayakan keamanan wilayah tersebut. Keputusan ini juga telah menyebabkan ketegangan antara Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa.
Di sisi lain, Pentagon juga menghadapi kritik karena kecepatannya dalam mengembangkan dan menggunakaan drone dalam operasi militer. Kritik ini datang dari para ahli yang khawatir bahwa penggunaan drone dapat meningkatkan risiko kematian warga sipil dan merusak infrastruktur sipil.
Dalam kesimpulan, keputusan Pentagon untuk menghentikan program CHMR dan keputusan lainnya yang kontroversial telah menyebabkan kritik luas dari berbagai pihak. Pentagon perlu mempertimbangkan kembali keputusan-keputusan ini dan memastikan bahwa operasi militer Amerika Serikat dilaksanakan dengan mematuhi hukum humaniter internasional dan mengutamakan keselamatan warga sipil.
