PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 15 Juni 2026 | Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus berkomitmen menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) seperti PKH dan BPNT guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Pada Juni 2026, penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih berlangsung. Masyarakat kini dapat dengan mudah memantau status penerima bantuan melalui sistem daring menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Program-program bantuan ini secara khusus menyasar masyarakat yang terdata dalam desil 1-4 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pencairan Bansos PKH dan BPNT 2026 berlangsung setiap 3 bulan sekali.
Untuk memudahkan penerima memantau pencairannya, pengecekan dapat dilakukan secara online menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP. Layanan itu memudahkan masyarakat mengetahui status dan jenis bantuan yang diterima beserta jadwal penyaluranya.
Besaran dana bantuan yang diterima oleh setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bervariasi, bergantung pada jenis program yang diikuti dan kategori penerimanya. Untuk program BPNT, bantuan diberikan sebesar Rp 200.000 per Kepala Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan.
Jika mengacu pada pola penyaluran sebelumnya, bansos BPNT dicairkan untuk tiga bulan sekaligus dalam satu tahap penyaluran. Dengan begitu, setiap KPM berpotensi menerima total dana BPNT sebesar Rp 600.000 dalam satu kali pencairan.
Sementara itu, nominal bansos PKH dibedakan berdasarkan kategori penerima, mulai dari ibu hamil, anak usia sekolah, penyandang disabilitas berat, hingga lanjut usia (lansia), dengan rentang nominal Rp 225.000 hingga Rp 2.700.000 per tahap.
Rincian nominal bansos PKH per tahap adalah sebagai berikut: Ibu hamil/nifas dan anak usia 0-6 tahun masing-masing menerima Rp 750.000. Anak SD mendapatkan Rp 225.000, anak SMP Rp 375.000, dan anak SMA Rp 500.000. Untuk penyandang disabilitas berat dan lansia, nominal bantuan per tahap adalah Rp 600.000. Kategori korban pelanggaran HAM berat menerima bantuan sebesar Rp 2.700.000 per tahap.
Pemerintah juga tengah menyiapkan transformasi sistem penyaluran bansos melalui Digital Single ID berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang ditargetkan mulai diterapkan secara bertahap pada akhir 2026.
Untuk melakukan pengecekan penerima bansos BPNT Juni 2026, masyarakat dapat melakukannya secara online dan hanya perlu menyiapkan nomor NIK KTP. Selain itu, pemerintah juga menyediakan aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store.
Kesimpulan, pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi dan akurasi penyaluran bansos melalui berbagai inovasi teknologi. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas pengecekan online untuk memantau status penerimaan bantuan sosial dengan lebih mudah dan transparan.