Citra Satelit Ungkap Israel Ratakan Kota-Kota di Lebanon Selatan: Deretan Fakta, Kontroversi, dan Dampaknya

PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 18 April 2026 | Jakarta, 18 April 2026 – Analisis citra satelit yang dilakukan oleh tim verifikasi BBC mengungkap skala kehancuran yang belum pernah terlihat sebelumnya di wilayah perbatasan selatan Lebanon. Lebih dari 1.400 bangunan dilaporkan hancur sejak 2 Maret, menandakan aksi perusakan masif yang dilakukan oleh militer Israel setelah perintah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada 22 Maret untuk mempercepat penghancuran rumah‑rumah di zona perbatasan.

Menurut data satelit, setidaknya tujuh kota dan desa di wilayah itu telah mengalami penurunan signifikan, dengan struktur‑struktur batu tradisional yang dulunya menjorok ke lembah kini berubah menjadi hamparan abu‑abu debu dan puing. Video yang diverifikasi menampilkan area yang dulunya dipenuhi rumah‑rumah berwarna merah bata, kini menjadi lapangan terbuka yang dipenuhi reruntuhan, menguatkan dugaan bahwa taktik “model di Gaza” telah diadopsi di Lebanon.

Baca juga:

Militer Israel (IDF) membela tindakan tersebut dengan mengklaim bahwa operasi mereka sesuai dengan Hukum Konflik Bersenjata dan hanya menargetkan infrastruktur militer Hizbullah yang, menurut mereka, tersembunyi di antara sipil. Namun, tidak ada bukti konkret yang dipublikasikan untuk mendukung klaim penempatan senjata di area sipil, sementara para pakar hukum internasional menilai penggusuran sistematis ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Serangan ini bermula setelah kelompok bersenjata Hizbullah meluncurkan roket dan drone ke Israel pada 2 Maret, menanggapi pembunuhan pemimpin tertinggi Iran. Balasan Israel meliputi gelombang serangan udara di seluruh Lebanon serta invasi darat ke selatan, yang diikuti perintah evakuasi massal bagi warga sipil yang tinggal dalam radius 30‑40 km dari perbatasan. Laporan OCHA mencatat lebih dari 1,2 juta orang mengungsi, termasuk 820.000 dari wilayah selatan.

Ketegangan tidak mereda meski gencatan senjata resmi diumumkan pada 17 April 2026. Sumber lokal melaporkan bahwa artileri Israel tetap menembaki kota‑kota perbatasan seperti Khiam dan Dibbine kurang dari satu jam setelah perjanjian gencatan senjata 10 hari mulai berlaku. Suara.com menegaskan bahwa serangan artileri terus berlanjut, menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan zona aman yang dijanjikan oleh Menteri Pertahanan Katz, yang mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon hingga Sungai Litani.

Baca juga:

Gencatan senjata yang difasilitasi oleh Amerika Serikat, dengan peran Presiden Donald Trump, Presiden Lebanon Joseph Aoun, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, memang berhasil menandai jeda sementara. Namun, ketentuan dalam perjanjian memberi hak kepada Israel untuk mengambil tindakan defensif terhadap ancaman yang dirasakan, yang memberi ruang bagi operasi militer lanjutan.

Di sisi lain, pemerintah Lebanon melaporkan lebih dari 2.000 warga tewas sejak konflik dimulai, sementara otoritas Israel mengklaim 13 prajurit dan dua warga sipil mereka tewas dalam serangan Hizbullah selama enam pekan terakhir. Angka korban sipil di kedua belah pihak menambah beban kemanusiaan yang sudah berat, mengingat infrastruktur kesehatan dan pendidikan di selatan Lebanon telah hancur.

Para analis menyoroti bahwa strategi “zona keamanan” yang dicanangkan oleh Katz dapat menjadi langkah strategis untuk menekan Hizbullah, namun sekaligus menimbulkan risiko pelanggaran hukum humaniter. Jika penggusuran kota‑kota dan desa‑desa selatan terus berlanjut, komunitas internasional mungkin akan menuntut investigasi independen atas dugaan kejahatan perang.

Baca juga:

Kesimpulannya, citra satelit dan video verifikasi memberikan bukti kuat bahwa aksi militer Israel di Lebanon selatan melampaui operasi target militer konvensional, menjurus pada penghancuran luas wilayah sipil. Gencatan senjata yang baru saja disepakati tampaknya belum mampu menghentikan aksi ofensif di lapangan, menandakan perlunya tekanan diplomatik yang lebih intensif dan pemantauan independen untuk melindungi warga sipil serta menegakkan hukum internasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *