PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 15 April 2026 | Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, mengeluarkan Keputusan Nomor 347 dan 488 Tahun 2026 pada tanggal 13 April 2026 yang menandai rotasi besar‑besarannya di lingkungan Kejaksaan Agung. Di antara 14 kepala kejaksaan tinggi (Kajati) yang ditunjuk, Sumurung Pandapotan Simaremare resmi mengemban tugas sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo menggantikan Riyono yang sebelumnya menjabat.
Penunjukan Simaremare menjadi Kajati Gorontalo menjadi sorotan utama karena wilayah Gorontalo menuntut kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan penegakan hukum dengan pembangunan daerah. Simaremare, yang memiliki latar belakang pendidikan hukum yang kuat dan pengalaman panjang di institusi kejaksaan, diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum pusat dan daerah, serta meningkatkan efisiensi penanganan kasus-kasus kriminal di provinsi tersebut.
Berikut rangkuman singkat mengenai latar belakang Sumurung Pandapotan Simaremare: ia menamatkan studi sarjana hukum di sebuah universitas terkemuka di Indonesia, melanjutkan pendidikan magister di bidang hukum publik, dan mengisi berbagai jabatan strategis di Kejaksaan Agung sebelum dipercaya memimpin Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Selama bertugas di kantor pusat, Simaremare dikenal sebagai pejabat yang tegas namun bersikap kolaboratif, serta memiliki rekam jejak dalam penanganan kasus korupsi dan kejahatan lintas wilayah.
Keputusan mutasi ini tidak hanya memuat penunjukan Simaremare, melainkan juga mengatur pergantian jabatan di 13 provinsi lainnya. Berikut daftar lengkap 14 Kajati baru yang diumumkan dalam surat keputusan tersebut:
- Abdul Qohar AF – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
- Sugeng Riyanta – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
- Sila Haholongan – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
- Riono Budisantoso – Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
- Sutikno – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
- I Dewa Gede Wirajana – Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
- Muhibuddin – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
- Dedie Tri Hariyadi – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
- Zullikar Tanjung – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
- Teguh Subroto – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
- Budi Hartawan Panjaitan – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat
- Sumurung Pandapotan Simaremare – Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo
- Setiawan Budi Cahyono – Kepala Kejaksaan Tinggi Bali
- Saiful Bahri Siregar – Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
Mutasi ini juga mencakup pencopotan beberapa pejabat, termasuk Kajari Karo yang sebelumnya dijabat oleh Danke Rajagukguk. Penggantian tersebut dilakukan setelah munculnya isu dugaan korupsi yang melibatkan proyek video profil desa, yang kemudian dibebaskan oleh Majelis Hakim PN Medan. Keputusan tersebut mencerminkan upaya Jaksa Agung untuk membersihkan struktur internal kejaksaan serta menempatkan pejabat yang dianggap memiliki integritas tinggi pada posisi strategis.
Penunjukan Simaremare dan rekan-rekannya diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kejaksaan Tinggi dengan Kejaksaan Negeri di masing‑masing provinsi, serta mengefektifkan penanganan kasus kriminal, korupsi, dan pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, rotasi ini memberikan peluang bagi pejabat yang sebelumnya berada di kantor pusat untuk merasakan tantangan di lapangan, sekaligus memperkaya pengalaman mereka dalam mengelola dinamika hukum daerah.
Dalam sambutan resminya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menekankan pentingnya konsistensi penerapan hukum yang adil dan transparan. Ia menambahkan bahwa setiap Kajati baru diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional, menegakkan supremasi hukum, serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan.
Dengan penunjukan ini, Sumurung Pandapotan Simaremare resmi memulai tugasnya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya reformasi birokrasi dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di tingkat provinsi. Simaremare dan 13 pejabat lainnya kini memiliki mandat untuk meningkatkan kinerja kejaksaan, memperkuat integritas institusi, serta memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.
Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada bagaimana implementasi kebijakan dan program kerja yang direncanakan oleh masing‑masing Kajati, termasuk upaya penguatan unit anti‑korupsi, peningkatan kapasitas penyidikan, serta kolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Keberhasilan mereka akan menjadi indikator utama efektivitas mutasi yang telah dilaksanakan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.