PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 24 Juli 2026 | Pemerintah membuka peluang rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa pemerintah masih melakukan pembahasan lintas kementerian untuk menentukan waktu pelaksanaan seleksi, kebutuhan formasi, hingga kemampuan keuangan negara.
Menurut Rini, proses tersebut tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena pemerintah ingin memastikan formasi yang dibuka benar-benar sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Rini menjelaskan bahwa seluruh instansi pemerintah telah diminta menyampaikan pemetaan kebutuhan kompetensi jabatan. Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan formasi CPNS yang nantinya akan dibuka.
Menurutnya, penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara tidak hanya mempertimbangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan, tetapi juga harus mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) juga memperkuat penerapan sistem merit dan manajemen talenta untuk memastikan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi.
Sekretaris Kota Jakarta Selatan Mukhlisin mengatakan bahwa penguatan sistem pengelolaan pegawai tersebut secara krusial dibangun sejak hari pertama ASN maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengabdi di birokrasi.
Menpan RB Telah Bersurat ke Kemenkeu soal Anggaran dan Kesiapan Fiskal CPNS 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Rini Widyantini mengatakan, pihaknya telah bersurat ke Kementerian Keuangan (Kemenkau) soal perhitungan anggaran untuk kesiapan rekrutmen CPNS 2026.
Rini menuturkan, pemerintah tidak ingin buru-buru mengumumkan pembukaan CPNS 2026 karena kebutuhan aparatur harus disesuaikan pada setiap instansi.
Kesimpulan, pemerintah membuka peluang rekrutmen CPNS 2026 dan sedang melakukan pembahasan lintas kementerian untuk menentukan waktu pelaksanaan seleksi, kebutuhan formasi, hingga kemampuan keuangan negara.