PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 03 Juni 2026 | Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, baru-baru ini mengumumkan pembayaran interim sebesar RM1,5 miliar kepada Sabah. Namun, menurut Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan, pembayaran ini masih jauh dari memenuhi hak Sabah atas 40% dari pendapatan bersih. Kitingan, yang juga merupakan presiden Sabah STAR dan mantan wakil menteri keuangan, menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah federal masih kurang dari yang seharusnya.
Sabah seharusnya menerima pembayaran yang jauh lebih besar, yakni sekitar RM5 miliar hingga RM23 miliar untuk tahun 2026. Kitingan menekankan pentingnya memiliki mekanisme pelacakan pendapatan yang independen untuk memastikan bahwa semua pendapatan yang diperoleh dari Sabah dapat dilacak dengan akurat. Ia juga menuntut pembayaran penuh 40% dari pendapatan bersih, dimulai dengan minimal RM5 miliar untuk tahun 2026.
Kitingan juga mengkritik keputusan Jaksa Agung untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi Kota Kinabalu pada Oktober 2025. Ia mempertanyakan siapa yang memberi otorisasi untuk banding tersebut dan menuntut agar Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjelaskan posisinya secara jelas dan memerintahkan Jaksa Agung untuk menarik banding tersebut.
Sementara itu, dalam sebuah perkembangan terpisah, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyampaikan nota pembelaan dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Tipikor Jakarta. Nadiem membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya dan menegaskan bahwa ia tidak pernah mengarahkan bawahan untuk memilih Chromebook maupun bersekongkol dalam proyek pengadaan tersebut.
Kedua kasus ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan dan pengadaan di Malaysia. Pembayaran yang adil dan transparan untuk Sabah, serta penyelesaian kasus korupsi yang adil dan efektif, merupakan langkah-langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan.