PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 14 April 2026 | Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan kembali dugaan bahwa pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, berupaya menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto secara politik. Pernyataan tersebut disampaikan pada konferensi pers Senin (13/4/2026) dan menjadi sorotan utama media nasional setelah Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya mengangkat fenomena “inflasi pengamat” yang dianggap mengaburkan fakta publik.
Habiburokhman menyoroti bahwa Saiful Mujani, yang dikenal sebagai elite politik kaya raya, memiliki catatan persaingan politik dengan Prabowo sejak pemilihan presiden sebelumnya. Menurutnya, kritik yang dilontarkan Mujani tidak lagi bersifat konstruktif, melainkan lebih mengarah pada propaganda hitam yang berpotensi memecah belah stabilitas negara. “Kita tahu, Saiful Mujani adalah elit politik kaya raya, yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada pilpres lalu. Apakah kritik dia murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan,” tegas Habiburokhman.
Selain menuduh adanya agenda politik, Habiburokhman menambahkan bahwa fenomena “inflasi pengamat” sedang merajalela. Ia mengutip pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy yang menyebutkan bahwa banyak pengamat menyampaikan data yang tidak sesuai fakta, sehingga menciptakan kebingungan di ruang publik. Menurut Habiburokhman, kritik yang memang bersifat membangun dapat menjadi pendorong reformasi, namun kritik yang bersifat merusak atau toxic harus diwaspadai karena dapat menjadi sarana perebutan kekuasaan, baik melalui jalur konstitusional maupun inkonstitusional.
Berikut poin‑poin utama yang diungkapkan Habiburokhman dalam sambutannya:
- Saiful Mujani dinilai provokatif dan berpotensi menjadi motor penggerak oposisi terhadap Prabowo.
- Fenomena “inflasi pengamat” memperbanyak opini yang tidak berbasis data faktual.
- Kritik yang bersifat konstruktif tetap diperlukan sebagai “vitamin” bagi pemerintahan.
- Propaganda hitam dapat memicu polarisasi dan menurunkan kepercayaan publik.
- Rakyat harus selektif dalam menerima informasi demi menjaga stabilitas hingga akhir masa jabatan Prabowo pada 2029.
Habiburokhman menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berambisi dalam politik, termasuk menginginkan posisi kepemimpinan. Namun, ia memperingatkan bahwa upaya meraih kekuasaan secara tidak konstitusional akan menimbulkan biaya politik yang besar dan pada akhirnya dibebankan kepada rakyat. “Jika Saiful Mujani berkeinginan merebut kekuasaan, haknya sah, tetapi cara yang dipilih harus tetap dalam koridor hukum,” ujarnya.
Di sisi lain, Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa fenomena “inflasi pengamat” bukan sekadar opini pribadi melainkan sebuah tren di mana sejumlah pengamat, baik dari latar belakang pertanian, militer, maupun internasional, menyebarkan data yang tidak akurat. Ia menambahkan bahwa lebih dari 96 juta warga mempercayai kepemimpinan Prabowo dan menolak kritik yang tidak berdasar. “Itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan asumsi,” kata Teddy.
Dalam konteks politik nasional, pernyataan Habiburokhman menambah ketegangan antara koalisi pendukung Prabowo dan kelompok oposisi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Saiful Mujani. Meskipun SMRC belum memberikan komentar resmi, dugaan bahwa lembaga survei tersebut menjadi instrumen politik partai tertentu semakin memperkuat narasi tentang polarisasi di kalangan elite politik.
Analisis para pengamat politik mengindikasikan bahwa tuduhan ini dapat menjadi bagian dari strategi komunikasi pemerintah untuk menetralkan kritik. Mereka mencatat bahwa selama lima tahun pertama masa jabatan Prabowo, pemerintah telah meluncurkan sejumlah program yang mendapat pujian publik, namun kritik tetap muncul terutama terkait kebijakan ekonomi dan hak asasi. Oleh karena itu, penekanan pada “inflasi pengamat” dapat menjadi upaya memperkuat narasi legitimasi kepemimpinan.
Kesimpulannya, pernyataan Habiburokhman menyoroti dua isu utama: dugaan upaya Saiful Mujani untuk melengserkan Prabowo melalui propaganda politik, serta fenomena “inflasi pengamat” yang dianggap mengaburkan fakta publik. Kedua isu ini menuntut kewaspadaan masyarakat dalam memilah informasi, sekaligus menegaskan pentingnya dialog konstruktif antara pemerintah dan kritik demi menjaga stabilitas demokrasi hingga pemilu 2029 mendatang.