PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 11 Mei 2026 | Perombakan kabinet kelima pada April 2026 membawa perubahan besar dalam arsitektur komunikasi kekuasaan. Penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) menandai pergeseran paradigma dari pola defensif-normatif menuju pola agresif-penetratif. Di bawah kendali Qodari, Istana tidak hanya ingin berbicara, tetapi juga ingin mendominasi setiap ruang percakapan publik melalui doktrin ‘Your words against my words’.
Strategi ini mencerminkan ambisi negara untuk melakukan orkestrasi narasi secara total. Salah satu upaya terbaru Istana adalah menggandeng apa yang disebut sebagai ‘homeless media‘ atau media tunawisma. Istilah ‘homeless media’ mengandung beban semantik yang paternalistik, menunjukkan cara pandang negara yang masih terjebak pada definisi otoritas gaya lama.
Keinginan Istana untuk merangkul media digital ini didorong oleh kalkulasi pragmatis atas angka-angka statistik. Dengan total pengikut yang diperkirakan mencapai ratusan juta dan volume tampilan mencapai miliaran setiap bulannya, ‘homeless media’ adalah infrastruktur komunikasi yang jauh lebih efisien dibandingkan kantor berita resmi mana pun.
Dalam pandangan kekuasaan, jika kanal-kanal ini dapat diorkestrasi, maka program-program strategis nasional dapat disuntikkan langsung ke nadi audiens tanpa melalui filter kritis jurnalisme profesional. Namun, kekuatan utama media baru ini justru terletak pada otonomi dan ketiadaan ikatan formal yang membuat mereka mampu menjangkau ceruk audiens yang telah lama meninggalkan media massa arus utama.
Oleh karena itu, upaya Istana untuk mengkoordinasi ‘homeless media’ ini perlu dipertimbangkan secara kritis. Apakah ini merupakan langkah yang efektif untuk meningkatkan komunikasi pemerintah dengan masyarakat, ataukah ini hanya upaya untuk mengontrol narasi dan membatasi kebebasan berekspresi?
Kesimpulan dari upaya Istana ini masih belum jelas. Namun, yang jelas adalah bahwa ‘homeless media’ telah menjadi fenomena yang tidak bisa diabaikan dalam dinamika komunikasi kekuasaan di Indonesia.
