PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 03 Juli 2026 | Para kepala desa di Indonesia diharapkan dapat menjadi lokomotif perubahan di daerah mereka. Namun, biaya politik yang tinggi saat pemilihan kepala daerah (pilkada) seringkali tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih. Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan adanya evaluasi terhadap hak keuangan kepala daerah.
Menurutnya, perlu ada perbaikan antara biaya politik yang tinggi dalam pilkada dengan hak keuangan kepala daerah. Ia menjelaskan bahwa biaya politik yang tinggi seringkali membuat kepala desa harus mengeluarkan biaya yang besar untuk kampanye, namun gaji yang diterima tidak sebanding dengan biaya tersebut.
Rifqinizamy juga menyampaikan bahwa Komisi II DPR telah menerima aspirasi dari Asosiasi Wakil Kepala Daerah, yang mengusulkan revisi terhadap peraturan perundang-undangan. Ia berharap bahwa evaluasi terhadap hak keuangan kepala daerah dapat membantu meningkatkan kualitas kepemimpinan di daerah.
Program Kepala Desa Masuk Kampus (KDMK) Angkatan I di Universitas Indonesia (UI) juga telah dibuka untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menghadapi tantangan pembangunan. Sebanyak 434 kepala desa dari 162 kabupaten/kota di 20 provinsi mengikuti program ini.
Dengan demikian, diharapkan kepala desa dapat menjadi lokomotif perubahan yang efektif dan efisien dalam mengembangkan daerah mereka. Evaluasi terhadap hak keuangan kepala daerah dan program pendidikan seperti KDMK diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas kepemimpinan di daerah.
Kepala desa harus memiliki kapasitas berpikir strategis layaknya manajer profesional yang mampu mengeksekusi kebijakan secara transparan dan berdampak nyata. Dengan demikian, diharapkan kepala desa dapat menjadi lokomotif perubahan yang efektif dan efisien dalam mengembangkan daerah mereka.
