PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 15 April 2026 | Jakarta – Kepala Kewenangan Anti Korupsi (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, resmi dicopot dari jabatannya pada Senin (12 April 2026) setelah menimbulkan sorotan publik terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Simalungun, Amsal Sitepu. Penggantinya, Edmond Novvery Purba, kini resmi diangkat sebagai Kajari Karo yang baru, menandai pergantian kepemimpinan yang dinilai penting dalam upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi di provinsi tersebut.
Penggantian ini diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan (Ditjen Pengawasan) Kementerian Keuangan melalui siaran pers resmi. Menurut keterangan yang disampaikan, keputusan pencopotan Danke Rajagukguk didasarkan pada evaluasi menyeluruh atas kinerjanya dalam menyikapi kasus Amsal Sitepu, yang dianggap belum memenuhi standar independensi dan kecepatan penyelidikan yang diharapkan dari pejabat antikorupsi.
Kasus Amsal Sitepu, yang pertama kali terungkap pada akhir 2024, melibatkan dugaan penyalahgunaan dana desa dan gratifikasi dalam proyek infrastruktur di Kabupaten Karo. Penyelidikan awal menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa pejabat daerah terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan masyarakat setempat. Meskipun proses penyidikan sudah berjalan, kritik publik menguat karena dianggap lambat dan kurang transparan, menambah tekanan pada Kajari yang bertugas mengawasi penyidikan.
Dalam pernyataannya, Direktur Jenderal Pengawasan menegaskan bahwa pencopotan tidak bersifat pribadi melainkan langkah strategis untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan optimal. “Kami berkomitmen untuk menegakkan prinsip integritas dan akuntabilitas. Penggantian kepemimpinan di Kajari Karo merupakan bagian dari upaya memperkuat institusi dalam menangani kasus-kasus korupsi yang sensitif,” ujar pejabat tersebut.
Edmond Novvery Purba, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Penindakan di Direktorat Pengawasan, dipilih karena rekam jejaknya yang kuat dalam menindak kasus korupsi berskala regional. Selama tiga tahun terakhir, ia terlibat dalam beberapa operasi anti-korupsi yang berhasil mengamankan lebih dari satu miliar rupiah dari aliran dana ilegal. Pengalaman tersebut menjadi pertimbangan utama dalam penunjukan sebagai pengganti Danke Rajagukguk.
Berikut beberapa poin utama yang diharapkan dapat berubah dengan kepemimpinan baru:
- Peningkatan kecepatan proses penyidikan kasus Amsal Sitepu.
- Transparansi yang lebih tinggi dalam pelaporan hasil penyelidikan kepada publik.
- Penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian.
- Penerapan mekanisme pemantauan internal untuk mencegah potensi konflik kepentingan.
Reaksi dari kalangan politik dan masyarakat pun beragam. Sebagian pihak menyambut baik perubahan ini, menganggapnya sebagai langkah konkret untuk memperbaiki citra lembaga antikorupsi. Sementara itu, pendukung Danke Rajagukguk mengkritik keputusan tersebut sebagai tindakan yang terlalu cepat tanpa memberikan kesempatan perbaikan.
Dalam wawancara singkat, Danke Rajagukguk menyatakan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan selama menjabat, namun menegaskan bahwa ia tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi di Karo. “Saya berharap pengganti saya dapat melanjutkan kerja keras untuk menegakkan keadilan,” ujarnya.
Edmond Novvery Purba, dalam sambutan resminya, menekankan komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip integritas dan mempercepat proses penyelidikan. “Kami akan bekerja tanpa pandang bulu, memastikan setiap indikasi korupsi ditangani secara profesional dan transparan,” katanya.
Penggantian ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai dampak politik lokal, mengingat kasus Amsal Sitepu melibatkan tokoh politik regional yang memiliki jaringan luas. Analis politik menilai bahwa langkah ini dapat memperkuat posisi pemerintah pusat dalam mengendalikan dinamika politik daerah, sekaligus menjadi sinyal bahwa toleransi terhadap praktik korupsi semakin berkurang.
Secara keseluruhan, perubahan kepemimpinan di Kajari Karo ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tingkat daerah. Dengan fokus pada transparansi, kecepatan, dan akuntabilitas, diharapkan kasus Amsal Sitepu dapat diselesaikan secara adil dan memberikan pelajaran penting bagi semua pihak terkait.
Pengawasan terhadap proses penyidikan akan terus dipantau oleh lembaga pengawas internal dan eksternal, memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Masyarakat Karo menantikan hasil konkret yang dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi antikorupsi.