PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 25 April 2026 | Jakarta, 25 April 2026 – Kunjungan Gibran Rakabuming Raka ke Papua Tengah pada 20-22 April 2026 menuai sorotan keras dari kalangan pengamat. Kedua pakar, Pangi Syarwi Chaniago selaku Direktur Eksekutif Voxpol Center dan Jamiluddin Ritonga, dosen politik Universitas Esa Unggul, menilai aksi tersebut lebih menonjolkan pencitraan ketimbang menyelesaikan permasalahan riil di wilayah tersebut.
Pangi menilai bahwa kegiatan Gibran selama tiga hari di Bumi Cenderawasih terbatas pada seremonial pembagian buku. “Saya mencermati kunjungan Gibran bagi‑bagi buku dan pencitraan. Tidak ada dampak apa‑apa, saya pikir kritikan yang sudah tepat,” ujar Pangi melalui layanan pesan pada Jumat, 24 April. Menurutnya, masyarakat Papua dapat menilai kunjungan tersebut sebagai penggunaan uang negara yang sia-sia, terutama bila tidak ada program konkret yang diimplementasikan.
Pengamat tersebut menambahkan, “Uang negara habis untuk kunjungan yang tak berdampak. Hanya demi seremonial. Bayangkan berapa biaya yang dikeluarkan hanya untuk membagikan buku.” Ia juga menyinggung peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sering mengiringi kunjungan keluarga ke Papua untuk kepentingan politik pemilihan, namun menurut Pangi belum menghasilkan kebijakan substansial dalam sepuluh tahun terakhir.
Jamiluddin Ritonga menyuarakan pandangan serupa, menekankan bahwa kunjungan singkat tidak dapat menyelesaikan persoalan struktural. “Kunjungan semacam itu lebih menonjolkan aspek seremonial daripada pemecahan masalah,” kata Jamiluddin dalam pesan pada Kamis, 23 April. Ia menyoroti bahwa Gibran, yang menjabat sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BP3OKP), belum menunjukkan efektivitas dalam menggerakkan proyek infrastruktur atau mengatasi isu HAM di wilayah tersebut.
Ritonga menegaskan, “Tugas khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan dan menangani persoalan di Papua tidak akan tercapai bila cara kerja kunjungan masih bersifat singgah.” Ia menambahkan, “Bagaimana mungkin Gibran dapat menangani persoalan HAM dan keamanan bila Papua hanya jadi tempat persinggahan lalu kembali ke Jakarta?”
Sebagai solusi, Jamiluddin mengusulkan agar Gibran menempatkan kantor operasionalnya di Papua. Menurutnya, kehadiran tim kantor tetap akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, mempercepat pengambilan keputusan, serta memastikan alokasi dana pembangunan tepat sasaran.
- Pengkritik menilai pembagian buku sebagai simbolik tanpa manfaat konkret.
- Penggunaan dana publik dipertanyakan efektivitasnya.
- Kurangnya kebijakan struktural selama dekade terakhir.
- Seruan untuk pendirian kantor tetap di Papua demi percepatan pembangunan.
Selain kritik, sejumlah pengamat juga menyoroti dinamika politik yang melingkupi kunjungan tersebut. Mereka mencatat bahwa kepemimpinan Gibran sebagai putra Presiden ketujuh, Jokowi, menambah dimensi politik dalam penilaian publik. Beberapa menganggap kunjungan tersebut merupakan upaya memperkuat citra keluarga presiden menjelang pemilihan umum yang akan datang.
Meskipun demikian, pihak pemerintah belum memberikan komentar resmi mengenai saran pendirian kantor tetap. Sementara itu, BP3OKP tetap melanjutkan programnya, termasuk proyek jalan raya, fasilitas kesehatan, dan program pendidikan, namun progresnya masih dianggap lambat oleh kalangan pengamat.
Ke depan, tekanan publik dan akademisi diprediksi akan semakin menguat. Pengamat politik menegaskan pentingnya transparansi penggunaan dana, pelaporan hasil konkret, serta kehadiran struktural yang dapat menjawab tantangan pembangunan di Papua.
Dengan demikian, kunjungan Gibran ke Papua menjadi sorotan penting dalam dinamika politik nasional, menyoroti perlunya langkah-langkah kebijakan yang lebih substansial dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Papua.