PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 03 Mei 2026 | Jakarta, 3 Mei 2026 – Sidang perdana kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, digelar di Mahkamah Militer II-08. Pada tahap awal persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa saksi yang menolak hadir dapat dikenai sanksi pidana. Pernyataan itu memicu protes keras dari Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk ancaman langsung terhadap hak konstitusional saksi dan korban.
Koalisi Sipil, yang diwakili oleh perwakilan Centra Initiative bernama Al Araf, menegaskan bahwa Andrie Yunus telah memperoleh jaminan perlindungan penuh dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) setelah serangan fisik yang dilakukan oleh anggota BAIS TNI. Meskipun demikian, upaya memaksa ia bersaksi di pengadilan militer dianggap mengabaikan prinsip keadilan dan menempatkan korban pada posisi yang lebih rentan.
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006, ancaman didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa takut atau paksaan sehingga saksi atau korban tidak dapat memberikan kesaksian secara bebas. Al Araf mengutip pasal tersebut untuk menegaskan bahwa ancaman pidana bagi Andrie Yunus melanggar ketentuan hukum perlindungan saksi.
Koalisi menyoroti bahwa sejak 3 April 2026, Andrie Yunus secara terbuka menolak proses peradilan militer melalui pernyataan “mosi tidak percaya” yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Penolakan itu didasarkan pada kekhawatiran akan kurangnya independensi militer dalam penyelidikan serta ketidakmampuan sistem peradilan militer untuk menjamin hak-hak korban secara adil.
Berbagai pihak dalam koalisi menambahkan bahwa penyelidikan belum mencakup identifikasi atasan atau komandan yang memberi perintah atau menyetujui tindakan penyiraman air keras. Sebaliknya, TNI mengklaim bahwa aksi tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi anggota lapangan yang bertindak atas dendam pribadi. Hal ini dipandang sebagai upaya mengalihkan tanggung jawab institusional dan menutup kemungkinan akuntabilitas struktural.
“Kebijakan memaksa Andrie Yunus untuk bersaksi di muka pengadilan militer lebih mencerminkan prioritas kepentingan militer daripada keadilan bagi korban,” ujar Al Araf. “Jika hak korban diabaikan, maka kepercayaan publik terhadap institusi hukum akan tergerus, dan budaya impunitas akan semakin mengakar.”
Selain pernyataan koalisi, sejumlah ahli hukum dan aktivis HAM turut mengkritik keputusan majelis hakim. Mereka menekankan pentingnya reformasi peradilan militer agar dapat menghormati hak konstitusional warga negara, termasuk kebebasan bersaksi tanpa tekanan. Beberapa mengusulkan agar kasus semacam ini dialihkan ke pengadilan sipil yang lebih transparan dan independen.
Pengamat politik menilai bahwa dinamika ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara institusi militer dan masyarakat sipil di Indonesia. Sementara militer berupaya mempertahankan otoritasnya dalam penegakan hukum, koalisi sipil menuntut akuntabilitas serta penghormatan terhadap standar internasional mengenai perlindungan saksi.
Dalam konteks ini, LPSK telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan komitmennya untuk melindungi Andrie Yunus, termasuk penyediaan keamanan pribadi dan dukungan psikologis. Namun, koalisi mengingatkan bahwa perlindungan formal tidak cukup bila ada tekanan hukum yang dapat memaksa korban kembali ke ruang sidang.
Berita ini juga menyingkap fakta bahwa proses hukum di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan implementasi undang-undang perlindungan saksi. Meskipun kerangka hukum sudah ada, praktik di lapangan sering kali terhambat oleh interpretasi yang sempit dan kepentingan politik.
Dengan sorotan media nasional yang terus meningkat, tekanan publik terhadap lembaga peradilan militer diperkirakan akan memicu dialog lebih luas mengenai reformasi yudikatif. Koalisi Sipil berjanji akan terus memantau perkembangan kasus Andrie Yunus dan menuntut agar semua pihak menghormati hak konstitusional serta menjamin tidak ada intimidasi terhadap saksi atau korban.
Secara keseluruhan, kasus ini menjadi simbol perjuangan hak asasi manusia di Indonesia, menyoroti pentingnya perlindungan saksi, transparansi peradilan, dan akuntabilitas militer. Bagaimana keputusan akhir pengadilan militer akan mempengaruhi dinamika hubungan antara institusi keamanan dan masyarakat sipil, masih menjadi pertanyaan yang menunggu jawaban.