PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 22 Juli 2026 | Puluhan pegawai PPPK paruh waktu Dinkes DKI Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Selasa (21/7/2026), untuk menuntut sejumlah hak yang belum terpenuhi. Mereka menuntut pemenuhan hak normatif, seperti gaji ke-13, nomor registrasi kepegawaian, perlindungan kerja, dan status penuh waktu.
Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa anggaran tersedia dan akan menyesuaikan gaji serta payung hukum bersama pihak DPRD setempat. Namun, para pegawai PPPK paruh waktu merasa bahwa janji tersebut belum terwujud dan mereka masih mengalami ketidakpastian dalam pekerjaan mereka.
Sementara itu, di Kabupaten Sumbawa Barat, sebanyak lima orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengundurkan diri dari jabatannya selama tahun 2026. Pengunduran diri ini dilakukan atas permintaan sendiri dengan berbagai alasan, seperti memilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau mendapat pekerjaan yang lebih baik.
DPR juga meminta pemerintah untuk melakukan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap, transparan, dan berkeadilan. Anggota Komisi II DPR, Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan instansi, anggaran, dan kinerja.
Beberapa pemerintah daerah, seperti Pemkot Malang dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, juga bersiap untuk mengusulkan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Mereka akan mengusulkan pengangkatan tersebut kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Jadwal seleksi PPPK Sekolah Rakyat 2026 juga telah dirilis oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Seleksi kompetensi ini dilaksanakan secara bergelombang dengan durasi tes selama 130 menit di luar proses verifikasi peserta. Peserta dapat memastikan jadwal dan lokasi ujian masing-masing melalui pengumuman resmi yang diterbitkan oleh Kemensos.
Kesimpulan, para pegawai PPPK paruh waktu di DKI Jakarta masih mengalami ketidakpastian dalam pekerjaan mereka dan menuntut pemenuhan hak normatif. Sementara itu, beberapa pemerintah daerah bersiap untuk mengusulkan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, dan jadwal seleksi PPPK Sekolah Rakyat 2026 telah dirilis oleh Kemensos.